Unduh Aplikasi

ISMI Aceh: Pengurangan Rumah Dhuafa Melukai Rakyat  

ISMI Aceh: Pengurangan Rumah Dhuafa Melukai Rakyat  
Ketua ISMI Aceh, Nurchalis. Foto: IST.

BANDA ACEH - Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Aceh, Nurchalis menilai keputusan Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pengurangan jumlah pembangunan rumah dhuafa yang awalnya 4.430 unit menjadi 780 unit itu sangat melukai hati rakyat.

Pasalnya kata Nurchalis,  kebanyakan masyarakat miskin di Aceh sangat membutuhkan rumah tersebut, sebab masyarakat itu tergolong layak dibantu oleh dana yang tersedia di anggaran Pemerintah Aceh.

"Mestinya yang menyangkut dengan program yang sudah dituangkan ataupun dalam target percapaian rumah duafa di RPJM itu harus terpenuhi di akhir masa jabatan," kata Nurchalis saat dihubungi AJNN, Jumat (15/1).

Menurut Nurchalis, dalam hasil koreksi mendagri sudah jelas dikatakan bahwa rumah dhuafa itu sebisa mungkin ditambah.

"Tentunya ini harus diwujudkan jangan malah dikurangi, karena hal tersebut hal yang bisa diberikan untuk rakyat miskin atau kaum dhuafa," tuturnya.

Baca: Apdesi: Pemangkasan Rumah Dhuafa Mencederai Rasa Keadilan Publik

Nurchalis mempertanyakan dasar pengurangan pembangunan rumah dhuafa itu, baginya hal tersebut tidak logis jika dikatakan Aceh tidak cukup anggaran. 

"Ataukah memang kita ada prioritas kegiatan yang lain, Saya sendiri sangat menyayangkan hal tersebut, karena amanah dari RPJM itu tidak dipenuhi oleh kedua belah pihak, sebab RPJM itu disepakati juga antara legislatif maupun eksekutif," sebutnya.

Pria yang juga Politisi NasDem itu mengatakan jika hal ini terus terjadi maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pimpinan semakin berkurang, masyarakat semakin kurang percaya terhadap eksistensi kehadiran pemerintah dalam hal mewujudkan kesejahteraan maupun pembangunan rumah dhuafa untuk masyarakat kecil.

"Dari sisi nasional berarti pemerintah pusat mengganggap bahwa tim anggaran pemerintah Aceh beserta Banggar ini tidak mematuhi dari pada himbauan ataupun instruksi dari Mendagri yang sudah mengkoreksi malah harus terjadi penambahan," tutupnya.

Komentar

Loading...