Unduh Aplikasi

Isi Draf Rancangan Qanun Aceh yang Melegalkan Poligami

Isi Draf Rancangan Qanun Aceh yang Melegalkan Poligami
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedang menggodok rancangan qanun (raqan) hukum keluarga. Di dalamnya juga membahas tentang poligami, dimana seorang laki-laki dibolehkan beristri lebih dari satu.

Dewan menyadari bahwa wacana ini bakal mengundang pro kontra. Untuk itu pihaknya telah mengundang berbagai lembaga yang fokus terhadap kesetaraan gender guna mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang isi draf raqan tersebut.

Rancangan qanun tentang hukum keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) itu bukan hanya mengatur mengenai poligami saja, tetapi banyak persoalan lainnya seperti perceraian, perwalian, anak, harta, warisan, hadanah, hibah dan juga wasiat.

Dalam draf raqan hukum keluarga itu terdapat 25 bab dan 200 pasal. Kemudian, khusus tentang poligami diatur pada bab 8 pasal 46 hingga pasal 50.

Berikut isi draf rancangan qanun hukum keluarga yang khusus mengatur tentang poligami.

Baca: Dosen UIN Ar Raniry: Poligami Bukan "Lifestyle"

Bab VIII, tentang beristri lebih dari satu orang.

Pasal 46

(1) Seorang suami dalam waktu yang bersamaan boleh beristri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.

(2) Syarat utama beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

(3) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan istri-
istri dan anak-anaknya.

(4) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.

(5) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari seorang istri.

(6) dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristri lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 47

(1) Seorang suami yang hendak beristri lebih dari 1 (satu) orang harus mendapat izin dari Mahkamah Syar’iyah.

(2) Pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar’iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 48

(1) Mahkamah Syar’iyah hanya memberi izin kepada suami yang
akan beristri lebih dari 1 (satu) jika:

Poin (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini.

(b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

(c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

Selanjutnya pada ayat (2), persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 49

(1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar’iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat yakni;

(a) Adanya persetujuan istri atau istri-istri; dan
(b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Lalu ayat (2) Persetujuan istri atau istri-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.

(3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan oleh istri di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah.

(4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak
diperlukan bagi seorang suami, jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada khabar dari istri atau istri-istrinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

Pasal 50

(1) Dalam hal istri atau istri-istri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang sudah mampu memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang.

(2) Tata cara mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komentar

Loading...