Unduh Aplikasi

MENGUNGKAP KORUPSI BPKS (III)

Irwandi Usulkan Persetujuan Izin Prinsip PL BPKS kepada Menteri Keuangan

Irwandi Usulkan Persetujuan Izin Prinsip PL BPKS kepada Menteri Keuangan
Dok GeRAK Aceh. Foto diambil 21 Mei 2012

BANDA ACEH - PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dijerat KPK sebagai tersangka korporasi terkait kasus korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang 2006-2011. Kedua korporasi itu diduga diperkaya dalam proyek tersebut. Kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 313 miliar.

"Dugaan penyimpangan secara umum yaitu penunjukan langsung, Nindya Sejati Join Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga, serta adanya kesalahan prosedur," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif seperti dilansir Detik.com, Jumat (13/4) lalu.

Baca: MENGUNGKAP KORUPSI BPKS (I)

Berdasarkan dokumen yang diperoleh AJNN, penunjukan langsung (PL) pembangunan dermaga bongkar (CT3) itu berawal dari surat telaah staf yang disampaikan kepada kepala BPKS Sabang melalui surat nomor 01/BPKS/DP-1/2010 tanggal 8 Februari 2010. Surat tersebut ditandatangani Deputi Teknik dan Pengembangan BPKS Sabang, Ir Puddu Razak, MBA. Dalam surat itu disampaikan beberapa rujukan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pelelangan pekerjaan dengan metode penunjukan langsung.

Baca: MENGUNGKAP KORUPSI BPKS (II)

Mengacu pada telaah staf itu kemudian Kepala BPKS melalui surat nomor Kepala BPKS menyurati Gubernur Aceh Nomor 507/BPKS/114 yang isinya meminta persetujuan izin prinsip penunjukan langsung pekerjaan pembangunan dermaga pelabuhan teluk Sabang CT3 dan meminta agar Gubernur selaku Ketua DKS dapat menindak lanjut permohonan izin prinsip ini kepada Menteri Keuangan di Jakarta (selaku Pengguna Anggaran).

Surat Gubernur Aceh kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Anggaran 

Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2010 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menindaklanjuti permohonan Kepala BPKS dengan menyurati Menteri Keuangan Cq Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dengan nomor surat 602.1/11870 perihal permohonan izin prinsip penunjukan langsung (PL) pekerjaan pembangunan dermaga CT3 .

Baca: Jadi Tersangka, Nindya Karya-Tuah Sejati Rugikan Negara Rp 313 M

Dalam surat itu Irwandi pada poin 3 memohon agar Dirjen Anggaran Kemeterian Keuangan selaku pengguna anggaran agar dapat memberikan persetujuan izin prinsip untuk PL pekerjaan pembangunan dermaga CT3. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRA, Kepala LKPP, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kepala BPKSDM Kementerian Pekerjaan Umum, Wali Kota Sabang, Bupati Aceh Besar, Plt Kepala BPKS serta Dewan Pengawas dan Asistensi Kasawan Sabang.

Balasan Surat oleh Dirjen Anggaran

Menanggapi permintaan Irwandi Yusuf tersebut, pada tanggal 26 April 2010, Dirjen Anggaran Anny Ratnawati menjawab melalui surat nomor S-101/MK-2/2010 perihal perihal permohonan izin prinsip penunjukan langsung (PL) pekerjaan pembangunan dermaga CT3. Dalam surat tersebut Anny Ratnawati menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 pasal 4, Menteri/Pimpinan lembaga mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dalam hal ini termasuk menetapkan PL sesuai dengan PERATURAN YANG BERLAKU.

Dari tiga poin yang disampaikan dalam surat itu, tak satupun yang menyatakan persetujuan izin prinsip penunjukan langsung (PL) pekerjaan pembangunan dermaga CT3. Surat itu juga ditembuskan kepada Menteri Keuangan dan Kepala BPKS.

Selain Menteri Keuangan melalu Dirjen Anggaran, pada tanggal 19 April 2010 Direktur Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan juga menanggapi surat Gubernur Aceh terkait perihal izin prinsip penunjukan langsung (PL) pekerjaan pembangunan dermaga CT3 , dengan nomor surat PU.60/6/20/DP10 yang ditujukan kepada kepala BPKS perihal penjelasan teknis pembangunan/ pengembangan Faspel Sabang.

Potongan surat Dirjen Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan

Dalam surat Dirjen Perhubungan Laut yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan, Suwandi Saputro tersebut menjelaskan pada 1e bahwa dalam proses pengadaan agar mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya. Surat itu juga tidak menyebutkan tentang boleh tidaknya penunjukan langsung (PL) pekerjaan pembangunan dermaga CT3, tetapi ditegaskan harus mengaju pada Keppres tahun 2003. Surat ini juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Dirjen Perhubungan Laut dan Kadishub Aceh.

Komentar

Loading...