Unduh Aplikasi

Irwandi Tunggu Apa Lagi

Irwandi Tunggu Apa Lagi
ilustrasi

IRWANDI Yusuf dan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh harusnya tak mengabaikan suara-suara dari daerah yang meminta mereka segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Wakil Bupati Pidie Jaya Said Muladi, misalnya, mengatakan keterlambatan pengesahan anggaran sangat berdampak bagi pembangunan di daerahnya.

Meski berharap APBA 2018 disahkan lewat qanun, Said tak menolak jika Pemerintah Aceh akhirnya menetapkan anggaran itu melalui sebuah Peraturan Gubernur. Karena yang terpenting bagi daerah adalah ketersediaan anggaran yang menjadi pelumas pembangunan.

Sedangkan Bupati Aceh Barat Ramli MS minta keduanya, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, tidak bertahan pada ego masing-masing dalam membahas anggaran. Saling lempar badan dalam pembahasan anggaran yang selama ini dipertontonkan oleh keduanya sangat mengganggu dan tidak menyelesaikan masalah. Malah nasib anggaran, yang seharusnya dapat diketuk secepatnya, malah semakin terkatung-katung.

Ramli bahkan mengusulkan keterlibatan kepala daerah, bupati dan wali kota di seluruh Aceh, untuk bertatap muka dengan DPR Aceh untuk mengetahui keinginan keduanya dalam anggaran yang akan digunakan di seluruh daerah di Aceh. Masalah komunikasi ini harus segera dicarikan jalan keluar agar pembahasan anggaran tak selalu menemukan jalan buntu.

Namun, sama seperti beberapa kepala daerah lain, Ramli tak menolak jika anggaran ditetapkan melalui peraturan gubernur. Karena jika ini yang terjadi, maka persoalan anggaran akan semakin runyam di tahun-tahun mendatang. Padahal peran eksekutif dan legislatif sangat penting.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh memang harusnya dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Ini adalah instrumen untuk meningkatkan pelayanan umum dan masyarakat di daerah. APBA seharusnya menggambarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan setiap daerah, sesuai dengan keunikan dan potensi yang dimiliki daerah itu.

Namun jika rancangan ideal di atas tak juga menemukan titik temu, karena tersandera kepentingan eksekutif dan legislatif, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2019, tak ada salahnya mencoba opsi penetapan anggaran melalui peraturan gubernur.

Toh, tak ada yang abadi dalam politik. Karena sejak lama, kompromi antara eksekutif dan legislatif menjadi pilihan utama ketimbang kepentingan rakyat. Pergub APBA 2018 memang bukan keputusan populer. Tapi dengan kondisi seperti ini, ini menjadi pilihan logis. Jadi, tak ada ruginya mencoba hal baru. Tunggu apa lagi, Irwandi.

Komentar

Loading...