Unduh Aplikasi

TANGGAPI POLEMIK PASANG STIKER MODIN ABDYA

Irwan Djohan: Respon Akmal Ibrahim Lebay

Irwan Djohan: Respon Akmal Ibrahim Lebay
Anggota DPRA, Irwan Djohan. Foto: Ist

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), T Irwan Djohan angkat bicara terkait polemik usulan pemasangan stiker logo daerah di setiap mobil dinas Pemkab Abdya.

Satu sisi, Irwan Djohan menyambut positif gagasan Ketua Komisi D DPRK Abdya, Ikhsan yang meminta Bupati Akmal Ibrahim mengeluarkan instruksi atau kebijakan penempelan stiker daerah tersebut.

Tetapi disisi lain, Irwan merasa aneh dan menyayangkan reaksi dari Bupati Akmal Ibrahim yang terkesan sangat berlebihan jika meminta seluruh mobil dan rumah anggota dewan yang mendapatkan tunjangan dari pemerintah juga harus ditempel stiker.

"Saya menyayangkan reaksi dari Pak Bupati Abdya terkait usulan DPRK ini. Terkesan berlebihan, atau lebay ya. Sudah melebar kemana-mana," kata T Irwan Djohan kepada AJNN, Selasa (3/3).

Menurut Irwan, usulan positif seperti yang diutarakan anggota dewan itu seharusnya muncul dari inisiatif eksekutif dalam hal ini bupati. Bukan malah menanggapi seakan-akan keberatan terhadap ide Ikhsan tersebut.

"Kesan keberatan dari Bupati Akmal Ibrahim justru publik bertanya, ada apa, kenapa bupati keberatan," ujarnya.

Ia menuturkan, jika rumah dan mobil pribadi dewan juga harus pasang stiker daerah hanya karena diberikan tunjangan sewa rumah dan transportasi. Maka seluruh rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga mesti ditempel stiker. Mengingat mereka semua juga menerima tunjangan dari pemerintah.

"Jadi saya kira ngak masuk akal ini reaksi pak bupati, yang diminta dewan itu hanya kendaraan dinas saja. Jadi, tirulah yang bagus-bagus, Kota Subulussalam, Aceh Singkil sudah mulai, kenapa ini harus jadi polemik gitu," tutur Irwan.

Baca: Sahuti Pemasangan Stiker di Mobil Dinas, Akmal Ibrahim juga akan Pasang di Rumah Dewan

Semestinya, kata Irwan, bupati tidak harus memberikan respon seperti itu, karena jika usulan ini diterima, bukan hanya kendaraan dinas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) saja yang di tempel stiker, tetapi juga milik sekretariat termasuk mobil pimpinan DPRK.

"Termasuk mobil pimpinan DPRK jika memang dibeli dengan uang negara, itu harus ditempel juga. Jadi usulan Ikhsan itu bukan hanya untuk bupati dan SKPK, tapi juga untuk sekretariat dan pimpinan dewan," tandasnya.

"Bahkan menurut saya yang harus ditempeli stiker itu bukan hanya mobil, tapi juga kendaraan roda dua," sambung politikus Nasdem itu.

Politis NasDem ini menyampaikan, pemasangan stiker pada mobil dinas itu bukan gagasan aneh atau ide yang tidak diterima akal sehat. Faktanya, sudah banyak daerah yang menerapkan kebijakan tersebut, seperti beberapa kabupaten/kota di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia.

"Bahkan, di Aceh juga sudah ada kota dan kabupaten yang menerapkannya, seperti Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil," sebutnya.

Selain itu, ia berharap kebijakan pemasangan stiker daerah pada kendaraan dinas ini juga harus diterapkan seluruh kabupaten/kota di Aceh. Termasuk Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi untuk segera memulainya.

Tak hanya itu, Irwan Djohan juga meminta inisiatif tersebut diterapkan oleh Pemerintah Aceh melalui kebijakan Gubernur Aceh. Sehingga clean governance (pemerintahan yang bersih) dan good governance (pemerintahan baik) itu bisa betul-betul berjalan di Aceh.

"Di level provinsi juga seharusnya demikian, Pak Plt Nova Iriansyah bisa memulainya," pinta Irwan.

Komentar

Loading...