Unduh Aplikasi

Irwan Djohan: Aceh Tidak Perlu Pemberlakuan Jam Malam

Irwan Djohan: Aceh Tidak Perlu Pemberlakuan Jam Malam
Teuku Irwan Djohan. Foto: Net

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teuku Irwan Djohan menilai provinsi Aceh tidak perlu menerapkan pemberlakuan jam malam untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurut Irwan, pemberlakuan jam malam itu tidak perlu dilakukan jika pemerintah berani mengambil kebijakan untuk menutup semua jalur masuk ke Aceh dan melakukan karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) secara ketat.

Baca: Cegah Covid-19, Pemerintah Aceh Berlakukan Jam Malam

"Seluruh pintu masuk ke Aceh, baik dari udara, laut dan darat sudah seharusnya ditutup. Mengingat semua kasus positif Covid-19 di Aceh terjadi pada orang Aceh yang masuk dari luar, seperti Jakarta, Surabaya, Bogor dan Malaysia. Jadi itu akar permasalahannya," kata T Irwan Djohan dalam keterangannya kepada AJNN, Senin (30/3).

Kata Irwan, untuk menyelesaikan setiap masalah, maka yang harus diatasi adalah akar permasalahannya. Kalau kemudian Aceh menerapkan jam malam, meliburkan sekolah, menutup usaha masyarakat dan melarang keramaian, tetapi masih membuka bandara, pelabuhan dan terminal, maka semua kebijakan itu bakal sia-sia saja.

"Seandainya kita asumsikan bahwa semua orang yang ada di Aceh ini negatif dari Covid-19. Tapi kemudian masuk orang yang sudah terinfeksi Covid-19, maka penularan akan terus terjadi," ujarnya.

Namun, saat ini semua sudah mengetahui faktanya, bahwa telah ada lima orang yang dinyatakan positif Covid-19, kemudian ada puluhan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta ratusan Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Aceh yang tersebar di 23 kabupaten/kota.

Irwan melihat, yang harus dilakukan saat ini, selain menutup jalur agar tidak ada lagi orang yang membawa Covid-19 ke Aceh, juga harus dilakukan karantina yang super ketat.

Ratusan ODP yang tersebar di seluruh Aceh ini harus dikarantina secara terpusat minimal 14 hari, dan dilindungi 24 jam agar tidak bertemu dengan orang lain.

Memutus rantai penularan Covid-19 ini tidak mungkin berhasil jika para ODP hanya diimbau untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing.

"Hal yang sangat manusiawi apabila manusia bosan berada di dalam rumah selama 14 hari. Maka ia akan tetap keluar rumah, belanja ke pasar, ke apotik dan sebagainya," ucapnya.

Disamping itu, Irwan menyampaikan, tidak semua ODP di Aceh ini adalah orang yang mampu secara ekonomi. Banyak diantaranya rakyat kecil yang sumber penghasilannya dari bekerja harian.

"Bagaimana mungkin mereka yang pekerja harian ini diimbau untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari, Mau makan apa dia dan keluarganya," tanya Irwan.

"Maka sudah seharusnya pemerintah yang menanggung kebutuhan para ODP, baik makanan, vitamin, dan sebagainya. Caranya para ODP ini harus dikarantina di satu tempat," sambungnya.

Karena itu, Irwan menyarankan agar pemerintah menutup semua jalur, termasuk jalur tidak resmi. Sehingga tidak ada yang bisa masuk dan keluar Aceh hingga batas waktu yang ditentukan.

Kemudian, terhadap warga Aceh yang sedang berstatus ODP harus dikarantina secara terpusat sampai dipastikan negatif. Sedangkan yang sedang berstatus PDP harus menjalani perawatan di rumah sakit rujukan sampai sembuh.

Dengan demikian, lanjut Irwan, kegiatan perekonomian masyarakat Aceh masih bisa tetap berjalan, tanpa harus adanya pemberlakuan jam malam dan bahkan tidak perlu menutup usaha masyarakat.

Kalaupun dengan penutupan jalur masuk ke Aceh dikhawatirkan akan mengganggu stok bahan pokok, peralatan medis, BBM dan sebagainya. Maka bisa dibuat pengecualian bagi truk pengangkutan, pesawat cargo dan kapal barang.

"Apabila hal ini diterapkan, maka saya yakin rantai penularan virus corona di Aceh akan terhenti. Karena yang di dalam sudah dilindungi, dan yang diluar tidak bisa masuk," tutur politikus Nasdem itu.

Komentar

Loading...