Unduh Aplikasi

Ironi Pilkada Usai OTT

Ironi Pilkada Usai OTT
ilustrasi: yaleherald

PENANGKAPAN seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum atas dugaan menerima suap menjadi kabar buruk di awal 2020. WS, inisial komisioner tersebut, tertangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pemberi suap.

Kabar ini datang bersamaan dengan rencana Kementerian Dalam Negeri menggodok ulang aturan tentang pemilihan kepala daerah. Pertemuan pejabat penting di kementerian itu dengan sejumlah petinggi partai politik nasional memunculkan kembali ide untuk memilih kepala daerah lewat parlemen daerah.

Penangkapan komisioner KPU dalam kasus suap ini seakan-akan menguatkan sinyalemen bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung hanya mendatangkan masalah. Denan demikian, rencana pemerintah untuk menghapus pemilihan kepala daerah secara langsung, terutama dalam memilih gubernur, akan berjalan mulus.

Biasanya, kandidat yang berlaga di pilkada tidak hanya mengeluarkan banyak uang untuk “membeli” suara dari pemilih. Para kandidat dan tim suksesnya juga harus mampu mengamankan suara mereka dari incaran para “mafia suara”.

Mereka adalah oknum-oknum petugas atau pejabat penyelenggaraan pemilu, mulai dari tingkat terendah hingga pusat. Tanpa membeli jaminan dari oknum penyelenggara nakal, bukan tak mungkin seorang kandidat terdepak meski meraih suara terbanyak.

Menghapus pemilihan langsung, terutama untuk pemilihan gubernur, jelas bukan pilihan tepat. Apalagi di Aceh. Sebagai daerah pertama yang menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung, rencana ini juga bakal mencederai Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai buah dari Perjanjian Damai Helsinki.

Di sisi lain, besarnya ongkos untuk maju sebagai kandidat kepala daerah disebabkan buruknya sisi penyelenggaraan pemilu. Mulai dari oknum pejabat yang korup dan sistem penyelenggaraan yang seharusnya dapat lebih disederhanakan dengan teknologi internet yang semakin canggih.

Partai politik yang ada di negeri ini juga hendaknya tidak latah. Keinginan Pemerintah Pusat untuk mengubah aturan pilkada harusnya ditolak. Pemerintah perlu lebih mengkaji rencana ini. Dan itu harus dilakukan dengan melibatkan banyak fase dan sosok penting yang melahirkan aturan otonomi daerah.

Di saat bersamaan, partai politik harus mendorong perbaikan sistem penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. Jangan karena oknum pejabat dan politik yang korup, bangunan demokrasi yang tengah dibangun dihancurkan. Itu sama saja dengan mengorupsi reformasi.

Komentar

Loading...