Unduh Aplikasi

IPO Pertamina, Erick Thohir Harus Belajar ke Papua

IPO Pertamina, Erick Thohir Harus Belajar ke Papua
Salamuddin Daeng. Foto: Ist

Oleh: Salamuddin Daeng

Kalau dulu ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Sekarang ada baiknya kita tuntut ilmu ke Papua saja, disana ada Freeport Grasberg, tempat seharusnya kita belajar terkait IPO anak perusahaan Pertamina yang dalam waktu dekat rencananya akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis keuangan BUMN terbesar di tanah air ini.

Selama ini perdebatan tentang IPO hanya menyangkut IPO boleh atau tidak, IPO sah atau tidak. Bahkan ada analisa yang mengatakan kalau tidak IPO maka tidak bisa dapat uang. Apa benar demikian? Apa benar Pertamina kurang uang? Sementara sisi lain atau kemungkinan lain tidak pernah dibahas atau didiskusikan. Lagi pula utang pemerintah di Pertamina sebesar Rp 140 triliun.

Jika kita mau melebarkan sedikit diskusi, kita bisa belajar dari Papua tentang jual beli saham Freeport Indonesia (PT FI) kepada Pemerintah Indonesia. Ini pelajaran yang penting bagi korporasi besar yang pilihannya “dikunci” hanya sekedar IPO atau tidak IPO.

Apalagi ini hanya menyangkut urusan tambah permodalan, tambah uang buat ekplorasi, buat ekploitasi, buat ekspansi investasi, pilihannya sangatlah banyak. Perusahaan-perusahan besar akan memilih skema yang paling kecil resikonya bagi masa depan perusahaan dalam persaingan bisnis yang sangat keras.

Bagi perusahaan sekelas Freeport Indonesia, melalukan IPO di Indoneisa adalah pilihan yang tidak mungkin dilakukan. Jika IPO maka pembelinya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin tahu berapa Freeport produksi emas, juga ingin dapat bagian emasnya Freeport yang sama sekali belum pernah dikalungkan di leher, bahkan belum pernah dijadikan perhiasan oleh ibu - ibu Indonesia.

Karenanya, Mr. Tito Sulistio kepala bursa efek Indonesia (BEI) menilai, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui aksi korporasi penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Menurut pandangannya dengan demikian harga saham Freeport bisa dinilai, dan rakyat Indonesia bisa mengontrolnya.

Namun Freeport tidak akan pernah mendengar usulan itu, dimana pemerintah juga tidak mewajibkan perusahaan asing melalukan IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Dugaan saya, bagi Freeport IPO adalah hal yang beresiko, karena akan ada banyak pihak yang akan ikut campur dalam bisnis mereka baik kawan maupun lawan.

Bagaimana halnya jika yang membeli saham adalah lawan, misalnya investor China, maka Freeport bisa ditekuk, dan semua sahamnya akan digilas di Grasberg, Papua.

Padahal Freeport internasional tengah kekurangan uang, harga sahamnya rontok, jatuh ke level paling rendah. Freeport bermasalah dengan utang yang sangat besar, akibat kegagalan investasi di minyak. Tapi Freeport tetap tidak akan mau IPO di Bursa Efek Indonesia, negara dengan perubahan hukum yang sangat dinamis dan tidak pasti.

Lalu apa yang dilakukan Freeport. Disini kita harus belajar. Freeport Indonesia “menendang Rio Tinto”. Dari tambang Grasberg Papua. Rio Tinto adalah pemegang Participating Interest (PI) di Grasberg. Dimana PI Rio Tinto sebesar 40 persen atas produksi normal Grasberg.

Karena desakan politik dari dalam Indonesia agar Freeport melalukan divestasi, taat pada kontrak karya, dan berbagai kewajiban lainnya yang selama berpuluh puluh tahun tidak terlaksana. Maka dipindah tangankanlah PI Rio Tinto kepada Holding BUMN tambang Indonesia yang dipimpin Inalum seharga Rp 53 triliun. Dengan cara begini Freeport Indonesia bisa terbebas dari skema IPO, dan terbebas dari kewajiban jual saham murni.

Pelajaran dari Papua ini cukup berharga bagi para pengambil kebijakan Indonesia bahwa banyak jalan menuju Roma, banyak cara mendapatkan uang tanpa harus ada pihak lain, swasta maupun asing yang bisa cawe cawe di BUMN. Karena belum tentu swasta dan asing itu punya niat yang sama dengan BUMN yakni melayani rakyat, bangsa dan negara.

Jika IPO anak perusahaan pertamina itu untuk alasan cari uang, maka itu jelas keliru. IPO akan mengakibatkan anak perusahaan Pertamina akan jatuh dalam genggaman swasta. Apalagi saat ini Pertamina sudah banyak utang ke swasta. Maka otomatis swasta akan mengontrol Pertamina melalui dua hal yakni saham dan utang.

Namun jika niatnya mau menjual Pertamina, maka itu hal lain. Menteri BUMN harus jujur ke rakyat bahwa sesungguhnya ia berkeinginan menjual Pertamina. Jujur itu hebat kata KPK.

Penulis adalah Peniliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

Komentar

Loading...