Unduh Aplikasi

Ipelmaja: Rahmad Muchliyan Bukan Ketua Umum FPMPA

Ipelmaja: Rahmad Muchliyan Bukan Ketua Umum FPMPA
Foto: Net

BANDA ACEH - Sejumlah paguyuban yang tergabung dalam Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA) mengecam klaim sepihak oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya FPMPA.

Adapun paguyuban tersebut adalah IPAU Aceh Utara, HIMABIR Bireuen, IPPEMATA Aceh Tengah, HPBM Bener Meriah, HIPEMAGAS Gayo Lues, IMPIJA Pidie Jaya, HIMAB Aceh Besar, IPELMAJA Aceh Jaya, IPELMASRA Nagan Raya, HIPELMABDYA Aceh Barat Daya dan HIPMASIL Aceh Singkil.

Ketua Umum Ipelmaja, Rahmat Hidayat menegaskan kalau Rahmad Muchliyan, bukan Ketua Umum FPMPA dan tidak mempunyai legitimasi apapun terhadap FPMPA.

Paguyuban tersebut adalah IPAU Aceh Utara, HIMABIR Bireuen, IPPEMATA Aceh Tengah, HPBM Bener Meriah, HIPEMAGAS Gayo Lues, IMPIJA Pidie Jaya, HIMAB Aceh Besar, IPELMAJA Aceh Jaya, IPELMASRA Nagan Raya, HIPELMABDYA Aceh Barat Daya dan HIPMASIL Aceh Singkil.

"Saudara Rahmad Muchliyan tidak lahir secara sah pada Kongres FPMPA ke III pada 03 Agustus 2019," tegas Rahmat Hidayat dalam rilis yang diterima AJNN, Kamis (7/10).

Ia menegaskan kalau sampai saat ini Kongres FPMPA masih deadlock dan tidak melahirkan kepengurusan yang legal. 

"Dan apabila ada yang mengklaim diri sebagai Ketua FPMPA ini jelas bentuk penodaan terhadap nama baik FPMPA," kata Rahmat.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua IPAU, Bustami. Ia menjelaskan kalau FPMPA lahir dengan semangat kolektifitas, namun sangat disayangkan bila semangat tersebut dicederai dengan klaim yang manipulatif yang berdampak pada hubungan paguyuban kab/kota Se-Aceh yang semakin tidak kondusif.

"Dengan situasi yang semakin tidak kondusif seperti ini, kami juga mendesak agar Dewan Pendiri FPMPA segera mengambil sikap tegas terhadap konflik yang berlarut di internal FPMPA, karena hanya Dewan Pendiri yang bisa menjadi penengah di dalam konflik ini," ujarnya

Kemudian, Ketua Hipemagas Ricky Alhuda mendesak dewan pendiri segera mengambil sikap untuk menyelesaikan konflik tersebut.

"Apabila dewan pendiri tidak merespon juga terhadap kondisi seperti ini, kami paguyuban kab/kota yang tergabung dalam gerakan ini secara tegas akan Keluar dari FPMPA demi menjaga marwah dan nama baik paguyuban kami sendiri," tegasnya.

Baca: Plt Gubernur Aceh Diminta Tak Menggubris Klaim Kepengurusan FPMPA

Sebelumnya, Rachmad Muchlyan, yang mengklaim sebagai Ketua FPMPA dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu mengatakan kalau FMPA mendukung proyek multiyears atas dasar kepentingan rakyat.

Ia menilai pembangunan ruas jalan yang masuk dalam proyek multiyears tersebut adalah harapan rakyat Aceh dan membuka keterisoliran.

“FPMPA sangat mendukung proyek multiyears dan semua program-program pemerintah yang pro rakyat, FPMPA akan menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan itu," kata Rachmad Muchlyan.

Ia mengungkapkan kalau FPMPA juga siap memberikan solusi kepada Pemerintah Aceh terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat.

"Sampai dengan saat ini Alhamdulillah sudah 15 paguyuban kab/kota yang tergabung dalam FPMPA, namun demikian FPMPA sangat mengharapkan keikutsertaan seluruh paguyuban Kab/kota seAceh untuk sama-sama bersinergi memperjuangkan kemajuan Aceh," ungkapnya.

Menurutnya sangat aneh kalau kemudian DPRA menolak dan ingin menggagalkan program pembangunan jalan multiyear itu. Seharusnya DPRA memberikan dukungan penuh terhadap proyek itu karena memang sangat bermanfaat bagi masyarakat

"Pembangunan jalan itu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), dimana melalui proses yang cukup panjang dan pembahasan yang sangat detil," jelasnya.

Untuk itu, FPMPA berharap supaya DPRA mendukung langkah percepatan program pembangunan multiyears, bukan menolak usulan atau menggagalkan program tersebut menjadi sistem singleyears.

"Tugas DPRA mengawal dan mendukung program ini, benar-benar dikawal saat pembangunan, kalau memang ada dugaan permainan silahkan dilaporkan ke aparat hukum," tegasnya.

Komentar

Loading...