Investigasi Menentang Forensik

Investigasi Menentang Forensik
Ilustrasi: Live Law.

MUNGKIN Kantor Kementerian Hukum dan HAM Aceh memiliki wewenang untuk mengumumkan kematian seorang narapidana. Atau bahkan polisi memiliki otoritas untuk mengungkapkan kematian seseorang. Tapi dalam kematian, hanya seorang dokter yang berhak menuliskan penyebabnya. Itu dinamakan forensik. 

Hal inilah yang seharusnya dilakukan kepolisian dan Kemenkumham Aceh setelah mendapati jasad RK, 26 tahun, yang diduga mati karena bunuh diri. Lokasi kematian RK seharusnya menjadi tempat kejadian perkara yang tak seorang pun dapat mengutak-atiknya; bahkan petugas penjara.

Lantas kepolisian, lewat dokter forensik yang mereka miliki, melakukan investigasi untuk menentukan penyebab kematian RK. Apakah benar-benar dengan cara bunuh diri atau ada sebab lain. 

Lewat forensik, penyebab kematian RK dapat diketahui dengan pasti. Sehingga tak ada prasangka yang bakal menyudutkan satu atau dua pihak. Tanpa pemeriksaan forensik, banyak hal yang menggantung dan dirugikan. 

Kepolisian juga tak perlu menunggu izin keluarga untuk mengusut kematian RK segera setelah kematian itu diketahui. Bahkan setelah jasad RK dimakamkan. Karena polisi, lewat ahli forensik mereka, bertanggung jawab untuk memastikan penyebab kematian RK. 

Negara harus mewaspadai kejahatan berkedok upaya penegakan hukum yang mulai marak setelah Orde Baru jatuh. Kematian orang-orang penting, terutama saat melawan kebijakan penguasa, bisa saja ditutupi dengan proses penegakan hukum. 

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini