Unduh Aplikasi

Inspektorat Temukan Selisih Penggunaan Dana Desa Gampong Meutara

Inspektorat Temukan Selisih Penggunaan Dana Desa Gampong Meutara
Ketua Tuha Peut Gampong Meutara, Tgk Ibrahim yang didampingi 4 anggotanya memperlihatkan bukti kegiatan yang sudah dicairkan pada tahun 2019 namun tidak direalisasikan. Foto: AJNN/Suar.

ACEH JAYA - Inspektorat Aceh Jaya menemukan adanya selisih penggunaan anggaran dana desa Gampong Meutara, kecamatan Jaya tahun anggaran 2019.

"Temuan tersebut pada item kegiatan Festival Keagamaan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau PKK," kata Kepala Inspektorat Aceh Jaya, Bakhtiar yang dijumpai AJNN, Selasa (21/7).

Atas temuan itu, Inspektorat merekomendasikan pengembalian dana ke kas desa dan dijadikan silpa tahun anggaran 2021 dengam diawasi pihak Tuha Peut gampong setempat.

Baca: Keuchik Gampong Meutara: Apapun Hasil Audit Inspektorat Kita Terima

"Jadi perkara Gampong Meutara sudah selesai, tadi sudah kita ekspose hasil audit yang disaksikan oleh pihak Tuha Peut, Camat serta aparat desa, semua kerugian yang ditemukan hasil audit akan dikembalikan," jelasnya.

Sementara itu, Tuha Peut Gampong Meutara mengaku belum puas atas hasil audit yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Aceh Jaya.

Pasalnya, dari hasil paparan tadi cuma ada temuan dua item kegiatan. Padahal sudah jelas dan ada pengakuan jika kegiatan Festival Keagamaan belum dilaksanakan sama sekali namun laporan realisasi kegiatannya sudah ada atau penarikannya sudah 100 persen.

"Kalau dari paparan tadi cuma sebagian temuannya dari total anggaran Festival Keagamaan, artinya sebagian lagi sudah ada pengeluaran atau terpakai sehingga tidak dikembalikan lagi," kata Ketua Tuha Peut Gampong Meutara, Tgk Ibrahim kepada AJNN.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Qanun Aceh Jaya nomor 4 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong benar-benar diterapkan baik dalam mengelola dana desa maupun dalam memberikan informasi kepada yang berhak.

"Qanun Aceh Jaya nomor 4 tahun 2018 tentang pemerintahan gampong Pasal 137 sudah jelas dilanggar oleh keuchik, jadi apa sanksinya, buat apa juga ada qanun jika bisa dilanggar tanpa pemberian sanksi," tanyanya.

Selain itu kata dia, dari segi administrasi juga amburadul, dimana perencanaan dan laporan realiasi keuangan berbeda.

"Ini aneh dan kami jelas belum puas terhadap hasil audit pihak inspektorat Aceh Jaya," pungkas Tgk Ibrahim.

Komentar

Loading...