Unduh Aplikasi

Ini Metode Penting Berantas Perdagangan Satwa Liar dan Ikan Ilegal

Ini Metode Penting Berantas Perdagangan Satwa Liar dan Ikan Ilegal
Workshop WWF Northern Program di Medan, Sumatera Utara. Foto: dokumentasi wwf aceh.

MEDAN - Dalam menangani kasus-kasus perdagangan ikan dan satwa liar ilegal, aparat negara dituntut untuk memiliki kemampuan mengungkap cara para “penjahat” menyembunyikan hasil kejahatannya.

“Kita perlu memahami proses transaksi keuangan usaha dengan poin-poin seperti bidang usaha, volume usaha, kapasitas usaha, nama pelanggan, nama pemasok dan rata-rata tingkat keuntungan usaha,” kata Beren R Ginting dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pada workshop Pendekatan Multi Undang-Undang untuk Penegakan Hukum dalam Perdagangan Illegal Satwa dan Ilegal Fishing yang dilaksanakan World Wild Fund (WWF) Aceh di Medan, Sumatera Utara, Kamis (24/9/2019).

Menurut Baren, hal ini dilakukan untuk mengetahui tipe jenis transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Karena itu, penyidik harus mempelajari pedoman penanganan tindak kejahatan pencucian uang dengan menggunakan metode follow the money.

Metode ini akan memperlihatkan pembuktian asal tindak pidana, mengidentifikasi dan menelusuri hasil tindak pidana dan membuktikan tindak pidana pencucian uang. “Aset-aset hasil tindak pidana ini akan disita seluruhnya,” kata Beren.

Team leader World Wild Fund (WWF) Northern Program, Dede Suhendra, mengatakan penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam mencegah dan memerangi perdagangan dan peredaran ilegal satwa liar dan tumbuhan, termasuk juga perdagangan di sektor perikanan.

“Bila cara-cara konvensional dengan mengejar pelaku dan mencari barang bukti hasil kejahatan selama ini belum membuat jera pelaku, maka saatnya gunakan pendekatan baru dengan membangun kekuatan penyelidikan dan penyidikan yang multidiscipline dengan menggabungkan instrumen-instrumen hukum yang ada,” kata Dede.

Salah satunya adalah dengan menggunakan instrumen antikorupsi dan pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Korupsi. Kedua perangkat hukum ini dapat digunakan untuk memburu aliran keuangan di balik kejahatan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa sekaligus menelusuri pelaku-pelakunya, mulai pemburu di lapangan hingga pemilik modal.

“Karena itu penting bagi kita semua untuk membangun standar komunikasi antara penyidik sipil dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu saja dalam koridor proses hukum, penyidik sipil kehutanan tetap menjalankan fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, seperti kepolisian dan kejaksaan,” kata Dede.

Komentar

Loading...