Unduh Aplikasi

Ini Kerugian Aceh Apabila KEK Arun Dikelola Konsorsium BUMN

Ini Kerugian Aceh Apabila KEK Arun Dikelola Konsorsium BUMN
Foto: liputan6.com

BANDA ACEH – Pelaksana Gubernur Aceh Soedarmo telah mengusulkan kebijakan baru kepada Kementerian Perekonomian agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dikeloal oleh konsorsium BUMN yakni Pertaminan, PT Arun, PDPA, dan Pelindo I. Padahal, sebelumnya Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah telah lebih dulu mengajukan agar Pemerintah Aceh pengelolaan KEK itu.

Baca: Zaini Abdullah Tolak Pengusulan KEK Arun Lhokseumawe oleh Konsorsium BUMN

Akademisi Universitas Syiah Kuala Fathurahman Anwar, mengungkapkan kerugian Pemerintah Aceh apabila KEK dikelola oleh konsorsium BUMN. Menurutnya Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah ingin pengusulan KEK Arun Lhokseumawe dikembalikan ke Aceh. Dengan penyusul seperti itu, maka Pemerintah Aceh berhak menunjuk perusahaan sebagai pengelola.

“Ada dua skema pertama melakukan tender, siapa saja boleh masuk, yang kedua dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui investasi Pemerintah Aceh sebagai pengelola. Yang jadi keuntungan Pemerintah Aceh adalah dengan menunjuk BUMD milik Aceh sebagai pengelola KEK itu. Nanti BUMD yang ditunjuk mengajak perusahaan lain untuk ikut menjadi pengelola,” kata Fathurahman Anwar, kepada AJNN, Selasa (27/12).

Baca: KEK Aceh (Bukan) Dalam Kendali Soedarmo

Kemudian, kata Fathurahman Anwar, apabila konsorsium BUMN sebagai pengelola, kekuatan Pemerintah Aceh dalam mengelola KEK menurun. Sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Pemerintah Aceh dari KEK Arun sangat kecil.

“Kalau Pemerintah Aceh menjadi penyusul, maka dampaknya bisa menunjuk BUMD sebagai pengelola. Dimana BUMD sebagai mayoritas pemegang saham, tentu setiap keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha itu akan diperoleh untuk kemakmuran Aceh lebih besar,” ungkapnya.

Misalnya, kata Fathurahman Anwar, dalam negosiasi kerja sama nanti 51 persen saham dimiliki oleh perusahaan daerah yakni milik Pemerintah Aceh, sehingga 51 persen keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan itu masuk dalam kas Pemerintah Aceh sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca: Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, Plt Gubernur Dinilai Tidak Sensitif Urusan Aceh

“Tapi kalau korsorsium BUMN yang mengelolanya, kemungkinan Aceh tidak dapat 51 persen. Dulu ada wacana presentasi dari Pertamina, Pemerintah Aceh ditawarkan 25 persen. Dalam janjinya Pemerintah Aceh tidak perlu menyetor dana investasi, tetapi partisipasi Pemerintah Aceh disebut sebagai hutang pemegang saham. Kemudian akan dikembalikan dengan keuntungan yang diperoleh di masa depan,” ungkapnya.

Tapi kalau Pemerintah Aceh yang mengelola atau mengusulkan, maka secara otomatis akan mendapatkan saham mayoritas 51 persen. Kemudian keuntungan yang diperoleh apabila Pemerintah Aceh yang mengelola jelas lebih tinggi.

“Kemudian keuntungan lain Pemerintah Aceh bisa mengontol. Begitu Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham mayoritas, maka kontrol ada ditangan Pemerintah Aceh, dengan demikian, intervensi terhadap pengelolaan lebih besar ada di tangan Pemerintah Aceh,” ungkapnya.

Dirinya juga mencontohkan intervensi Pemerintah Aceh apabila sebaga pengelola. Misalnya bisa mengarahkan agar investasi di kawasan Eks Arun tidak hanya migas. Karena migas itu padat modal, artinya tidak bisa merekrut tenaga kerja banyak, sehingga bisa mengarahkan agar bisnis-bisnis lain bisa hidup di KEK, yang bahan bakunya dari Aceh.

Baca: Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, GeRAK: Plt Gubernur Telah Rugikan Aceh

“Seperti selama ini CPO dibawa ke Sumatera Utara, ketika ada KEK bisa diolah di Aceh, sehingga bisa bebas pajak, cukai dan seterusnya. Sehingga pengusaha-pengusaha Aceh bisa lebih besar dengan melakukan investasi di KEK,” jelasnya.

“Kalau Pemerintah Aceh yang memegang saham bisa memastikan pengusaha-pengusaha Aceh berpartisipasi kuat dalam KEK. Tapi kalau misalnya konsorsium, katakanlah pertamina, pasti sebagian area itu akan dimanfaatkan sendiri oleh Pertamina. Pengusaha-pengusaha Aceh tidak akan punya akses kuat ke area itu, dan rakyat Aceh akan menjadi penonton.”

Selain itu, kata Fathurahman Anwar yang juga salah anggota Tim Fasilitasi Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe itu, kalau Pemerintah pengelola juga tetap akan memberi ruang kepada BUMN untuk investasi.

“Pasti akan mengajak BUMN, tetapi harus sesuai dengan keinginan Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Baca: Urusan KEK Arun Lhokseumawe, Soedarmo Harus Tunggu Gubernur Aceh Terpilih

Untuk itu, dirinya berharap kepada Plt Gubernur Aceh lebih sensitif mengambil kebijakan terkait dengan rakyat Aceh, dan tidak mengubah keputusan yang telah dibuat Zaini Abdullah tentang KEK Arun dikelola oleh Pemerintah Aceh.

“Plt padahal cuma perlu menindaklanjuti keputusan yang sudah dibuat oleh Gubernur Zaini Abdullah, karena keputusan yang sudah dibuat itu untuk kepentingan rakyat Aceh dan sudah tepat, dan kalau ada persiapan yang dipenuhi tidak banyak lagi. Kita hanya butuh surat pernyataan ketersediaan dari BJKN untuk menyetujui lahannya masuk dalam KEK Arun,” kata Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah itu.

Komentar

Loading...