Unduh Aplikasi

Ini Kata Freeport Soal Kontribusinya untuk Indonesia

Ini Kata Freeport Soal Kontribusinya untuk Indonesia
Freport
JAKARTA - Wakil Presiden Freeport Indonesia Napoleon Sawai mengatakan bahwa kegiatan pertambangan Freeport telah memberikan kontribusi besar bagi warga Papua.

Napoleon menyebut Freeport sebagai laboratorium besar di Papua. “Laboratirum tersebut untuk membantu masyarakat Papua bekerja,” ujar Napoleon, Sabtu, 17 Oktober 2015.

Napoleon mengatakan ada 27 persen warga lokal yang bekerja di PT Freeport Indonesia. 50 orang di antaranya duduk di staf manajerial dan 7 warga asli Papua menjadi vice president, dan Napoleon adalah salah satu orang yang menjabat di posisi VP tersebut.
Menurut dia, Freeport Indonesia sudah membantu beberapa warga asli Papua untuk mensejahterakan warga lokal dengan memberikan pekerjaan.

Untuk pengembangan masyarakat lokal di Papua, Freeport Indonesia menginvestasikan dana pengembangan masyarakat dalam dua bentuk, yaitu program pengembangan masyarakat yang dikelola langsung oleh perusahaan dan program kemitraan dengan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK).

Menurut juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama, pada 2014, jumlah dana investasi PTFI untuk pengembangan masyarakat baik yang dikelola langsung oleh PTFI maupun melalui kemitraan dengan LPMAK mencapai US$ 92,2 juta. “Sedangkan total dana investasi pengembangan masyarakat dari 1992-2014 mencapai US$ 1,3 miliar,” ujar Riza lewat surat elektroniknya kepada Tempo, Sabtu, 17 Oktober 2015.

Riza menambahkan kontribusi langsung Freeport Indonesia terhadap penerimaan negara adalah berupa pajak, royalti, dan dividen. Dalam kurun waktu 1992-2014, keuntungan langsung bagi Indonesia dalam bentuk pajak, royalti, dividen, biaya, dan pembayaran lainnya mencapai US$ 15,8 miliar.

Sementara keuntungan tidak langsung dalam bentuk gaji/upah, pembelian dalam negeri, dalam kurun waktu yang sama, pembangunan daerah dan investasi dalam negeri mencapai US$ 29,5 miliar.

Saat ini, Indonesia tengah melakukan proses perpanjangan kontrak dengan Freeport Indonesia yang akan habis pada 2021. Namun, perpanjangan kontrak tersebut dianggap menyalahi Undang-Undang Minerba Pasal 169 di mana proses renegosiasi telah harus selesai sebelum 2010.

Walaupun tengah terjadi polemik mengenai perpanjangan kontrak Freeport dengan pemerintah pusat, hal ini tidak akan menganggu sistem operasional di PT Freeport.

“Kami anggap Freeport ini penting buat Papua, saya kira dengan adanya kisruh politik di Freeport tidak akan menganggu operasi kami,” ujar Napoleon.

|TEMPO

Komentar

Loading...