Unduh Aplikasi

Ini hasil audit BPK terhadap program e-KTP

Ini hasil audit BPK terhadap program e-KTP
Ilustrasi e KTP, Ilustras. Foto.net
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menggelar audit kinerja terkait program KTP Elektronik (e-KTP). Hasil audit ini kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari audit kinerja terhadap program E-KTP tahun 2011 dan 2012, BPK menemukan 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp 357,20 miliar dan kasus kerugian negara senilai Rp 24,90 miliar. Pemeriksaan ini mulai dilakukan pasca penerapan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dan tujuh pemerintah provinsi pada tahun 2013.

"Dalam pendistribusian KTP elektronik, BPK menemukan masalah tidak tercapainya target pendistribusian KTP elektronik sampai tanggal kontrak berakhir," kata Harry saat penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2014).

BPK, kata Harry, mendapati penduduk Indonesia sekitar 27 juta orang tidak memperoleh e-KTP dan 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh e-KTP.

"KTP elektronik yang didistribusikan ke kabupaten/kota/kecamatan baru sebanyak 120,11 juta keping dari jumlah yang ditetapkan sebanyak 145 juta keping," jelasnya.

Audit kinerja ini tidak sampai menilai dan menemukan pihak-pihak yang diduga terlibat di dalam pelanggaran atau kasus.

Sementara itu, Anggota BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah masuk untuk menyelidiki dugaan pidana korupsi pada program e-KTP. BPK, kata Moermahadi, tentunya akan membantu KPK jika dibutuhkan.

"KPK sudah masuk, kita belum diajak. KPK saja belum publish," ujarnya.

|DETIK

Komentar

Loading...