Unduh Aplikasi

Ini Aturan Pendirian Rumah Ibadah

Ini Aturan Pendirian Rumah Ibadah
Undang, Foto : Kaukus
BANDA ACEH - Aturan tentang umat beragama telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Dalam peraturan bersama (Perber) itu disebutkan pendirian rumah ibadah berdasarkan komposisi jumlah penduduk dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Parsyaratan administratif yang dimaksud diantaranya pengajuan nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan didukung minimal 60 orang yang disahkan pejabat Departemen Agama setempat.

Dalam Pasal 17 Perber itu disebutkan, Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Kemudian dalam Bab V Pasal 18 tetulis, pemanfaatan  gedung bukan rumah ibadat, untuk rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan.

Untuk membaca Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006  klik di sini

Merujuk pada peristiwa yang terjadi di Aceh Singkil, sebenarnya ada kesepakatan antar warga muslim dan kristen tahun 1979, kemudian diperkuat lagi tahun 2001, disetujui ada satu gereja dan empat undung-undung (Rumah ibadah berukuran kecil) di kabupaten tersebut.

Dilansir CNN Indonesia, Bupati Aceh Singkil menyebutkan kini ternyata jumlah rumah ibadah telah lebih dari yang disepakati.

“Menjamur menjadi 23 undung-undung. Ini menyebabkan gejolak,” ujar Safriadi.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dikutip dari  voaindonesia,  jumlah penduduk di Aceh Singkil  sebanyak 130 jiwa, 12 persen diantaranya non muslim.

|NAZAR AHADI

Komentar

Loading...