Unduh Aplikasi

Ini 15 Raqan Prolega Tahun 2017

Ini 15 Raqan Prolega Tahun 2017

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan program legislasi Aceh (prolega) prioritas tahun 2017. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna khusu DPRA, di gedung utaman DPRA, Senin (19/12).

Dalam paripurnan itu DPRA Aceh menetapkan 15 judul rancangan qanun prioritas tahun 2017 yaitu dua judul rancangan qanun merupakan usul inisiatif DPRA dan tiga belas judul rancangan qanun usul prakarsa dari Pemerintah Aceh.

Ketua Badan Legislasi Iskandar Usman Alfarlaky berharap kepada seleruh anggota dewan agar dapat menyampaikan penyempurnaan sehingga program legislasi Aceh prioritas 2017 yang ditetapkan benar-benar dapat dipertangungjawabkan dan dapat diselelesaikan tepat waktu.

"Selanjutnya lima judul rancangan qanun lainya dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka, sehingga masih terbuka ruang bagi racangan qanun dimaksud untukdi bahas pada tahun 2017 jika memang mendesak," kata Iskandar Usman Alfarlaky saat memaparkan judul ragan dalam rapat tersebut.

Iskandar menyebutkan adapun dua judul rancangan qanun Aceh sebagai inisiatif legislatif yaitu ragan qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Administrasi kependudukan, dan raqan Aceh tentang Himne Aceh.

Sedangkan 13 judul raqan Aceh yang menjadi usul prakarsa eksekutif yaitu raqan Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2008 tentang penyelenggaran administrasi kependudukan. Kedua raqan Aceh tentang bantuan hukum fakir miskin, kemudian raqan Aceh tentang perubahan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang pekebunan. Keempat raqan Aceh tentang pengelolaan barang milik Aceh.

Kelima raqan Aceh tentang penagihan pajak Aceh, enam raqan Aceh tentang irigasi, ketujuh raqan Aceh tentang tata cara pemberian pertimbangan majelis permusyawaratan ulama, kedelapan raqan Aceh tentang perubahan qanun Aceh nomor 15 tahun 2013 tentang pengelolaan pertambangan, mineral dan batubara.

"Sembilan raqan Aceh tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah pembangunan Aceh menjadi perseroan terbatas pembangunan Aceh," ujarnya

Sedangkan raqan ke sepuluh tambah Iskandar yaitu raqan Aceh perubahan atas Qanun Aceh nomor 2 tahun 2012 tentang pajak Aceh, sementara sebelas raqan Aceh tentang kawasan ekonomi khusus, dua belas raqan Aceh tentang lembaga keuangan syariah, dan terakhir raqan Aceh tentang pertanian, tanaman pangan dan holtikultura.

"Harapan besar kepada seluruh alat kelengkapan dewan yang nantinya ditunjuk melakukan pembahasan dengan pemerintah Aceh," katanya.

Komentar

Loading...