Unduh Aplikasi

Ingatkan Menteri KKP yang Baru, KORAL: Laut Bukan ATM

Ingatkan Menteri KKP yang Baru, KORAL: Laut Bukan ATM
Seorang nelayan Moun Ikeun, lhoknga, Aceh Besar memperlihat hasil pancingannya. Foto: untuk AJNN.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo merombak enam jajaran menteri, salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KKP). Setelah ditinggal mendekam di jeruji besi KPK, kursi Men- KKP memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Kasus korupsi ekspor benur yang menjerat Men-KKP sebelumnya menyisakan tugas bagi menteri baru untuk memperbaiki celah-celah potensi korupsi dalam rantai bisnis sektor perikanan. Khusus untuk bisnis ekspor benur, menteri yang baru dilantik juga dituntut untuk berani menghentikan praktik eksploitatif yang hanya mengejar dollar dan merugikan nelayan lokal yang selama ini bergantung hidupnya dari hasil laut.

Oleh karena itu Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) mengatakan bahwa laut Indonesia yang kaya untuk itu harus dikelola secara berkelanjutan, dan seperti amanat UUD--dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya beberapa kelompok saja. 

Tak hanya lobster, potensi perikanan Indonesia secara keseluruhan juga perlu dilindungi dari over-fishing. UU 31/2004 Jo. UU 45/2009 dipandang sudah cukup memberikan landasan, arah dan kemajuan kebijakan tata kelola perikanan Indonesia, namun pelaksanaannya dalam dua dekade terakhir belum cukup baik. 

Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru menurut KORAL harus tegas dalam mengimplementasikan aturan tersebut di lapangan. Sebetulnya, periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019) menunjukkan kemajuan dalam upaya evaluasi dan ketegasan penegakan hukum di bidang perikanan tangkap dengan moratorium perizinan bagi kapal-kapal perikanan yang dibangun di luar negeri (eks asing dan asing). 

Sayangnya, 5 Oktober lalu pemerintah justru mengesahkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempertahankan Pasal 40 UU No. 31 Tahun 2004 yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebuah alarm lantang bagi Men-KP baru untuk memastikan potensi perikanan Indonesia tidak akan dikeruk pihak asing, namun dikelola secara lestari untuk nelayan dalam negeri.

Undang-undang Cipta Kerja yang penuh penolakan ini menyimpan banyak halangan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru untuk melaksanakan mandatnya mewujudkan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 

Di lain sisi, tugas melindungi anak buah kapal di kapal ikan asing menurut KORAL juga menanti. Dalam kurun waktu November 2019 sampai Juni 2020 saja, Destructive Fishing Watch mencatat 31 ABK Indonesia mengalami kekerasan di kapal ikan asing, bahkan tujuh orang dinyatakan tewas, dan tiga hilang. 

Angka kasus kekerasan ini tentu tak ada apa-apanya dibanding total ABK perikanan Indonesia yang mengalami berbagai indikasi perbudakan di kapal ikan asing. Negara, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan harus hadir melindungi para buruh migran sektor perikanan dari praktik perbudakan modern di lautan.

Setelah dilantik hari ini, Men-KKP baru harus menuntaskan rangkaian pekerjaan rumah di atas dan mewujudkan sustainable ocean economy di Indonesia. Lebih kurang 2,7 juta nelayan Indonesia yang hidup diambang garis kemiskinan dan sektor perekonomian pesisir yang menghadapi pelbagai persoalan menunggu kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berpihak pada mereka. Pendapat publik dan suara kelompok masyarakat sipil adalah penyeimbang dalam menunaikan kewajiban dari negara. Kritik tak lain adalah penguat strategi.

Tentang KORAL

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) merupakan koalisi beberapa NGO Perikanan dan Kelautan. mereka terdiri dari: IOJI (Indonesia Ocean Justice Initiative), Pandu Laut Nusantara, EcoNusa, KIARA, WALHI, Greenpeace Indonesia, ICEL (Indonesian Center of for Environmental Law) dan Destructive Fishing Watch (DFW) serta Yayasan Terangi.

Komentar

Loading...