Unduh Aplikasi

Indonesia Darurat Covid-19, PBNU Minta KPU RI Tunda Pelaksanaan Pilkada 2020

Indonesia Darurat Covid-19, PBNU Minta KPU RI Tunda Pelaksanaan Pilkada 2020
Foto: Dokumen AJNN

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Penundaan ini menurut PBNU perlu dilakukan mengingat penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat dan penanggulangan wabah ini terus dilakukan. PBNU khawatir mobilisasi massa saat pendaftaran calon dan kampanye rawan penularan dan dimungkinkan terbentuk klaster baru Covid-19 selama tahapan pilkada.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ketua PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A dan Sekjen H A Helmy Faishal Zaini dikatakan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz almâl) masyarakat. 

Namun menurut NU, karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya difokuskan untuk mengentaskan krisis kesehatan.
Di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

NU juga menilai Pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang puncaknya direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020
selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, terbukti dalam pendaftaran pasangan calon, telah terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan. 

"Namun faktanya bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah, positif terjangkit Covid-19," tulis PBNU dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan pada Minggu, (20/9/2020) di Jakarta.

Berikut tiga poin pernyataan sikap PBNU terkait penundaan Pilkada 2020;

1.    Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari  konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya;

2.    Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial;

3.    Selain itu, Nahdlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tingg

Komentar

Loading...