Unduh Aplikasi

TEMUAN INSPEKTORAT PADA DINAS PERTANAHAN ACEH (I)

Indikasi Kerugian Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin Tahun 2019 Rp 454 Juta 

Indikasi Kerugian Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin Tahun 2019 Rp 454 Juta 
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Dalam rangka mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan reforma agraria serta persertifikatan tanah milik masyarakat miskin Aceh, Dinas Pertanahan Aceh pada tahun 2019 melaksanakan kegiatan persertifikatan tanah milik masyarakat miskin Aceh.

Guna percepatan pelaksanaan persertifikatan tanah milik masyarakat miskin, Gubernur Aceh  menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan tim percepatan persertifikatan  tanah milik rakyat miskin tahun 2019. Keputusan ini juga didukung dengan diterbitkannya Pergub No 73 tahun 2019 tentang persertifikatan tanah milik masyarakat miskin di Aceh.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, untuk tahun 2019 Dinas Pertanahan Aceh yang saat itu dipimpin oleh Edi Yandra (per 11 Januari 2021 telah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh) melaksanakan kegiatan ini di lima wilayah kabupaten yaitu Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidie Jaya dan Aceh Singkil.

Di mana hasil kegiatan tersebut disampaikan dalam laporan kegiatan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum bidang pengelola tanah dan pengurusan hak-hak atas tanah, dalam daftar target dan realisasi persertifikatan tanah milik masyarakat miskin di lima wilayah kabupaten.

Dalam laporan tersebut disebutkan  bahwa Kabupaten Pidie Jaya sesuai SK Bupati menargetkan 507 bidang tanah, yang sudah diverifikasi dan telah dilakukan pengukuran sebanyak 86 bidang, telah didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten 75 bidang, serta telah bersertifikat sebanyak 75 bidang.

Untuk kabupaten Aceh Barat, ditargetkan 259 bidang tanah, telah diverifikasi 27 bidang, sudah pengukuran 25 bidang, didaftarkan di kantor pertanahan kabupaten 25 bidang, serta telah bersertifikat baru 10 bidang.

Kemudian Kabupaten Nagan Raya, target sesuai SK Bupati 1.052 bidang tanah, telah diverifikasi dan sudah pengukuran  216 bidang, terdaftar di kantor pertanahan kabupaten sebanyak 293 bidang, serta bersertifikat masih nihil.

Lalu Kabupaten Aceh Selatan ditargetkan  sebanyak 1.651 bidang tanah, sudah diverifikasi dan diukur sebanyak 493 bidang, terdaftar di kantor pertanahan kabupaten baru 487 bidang, serat bersertifikat hanya 111 bidang.

Terakhir yaitu Kabupaten Aceh Singkil yang ditargetkan sebanyak 487 bidang tanah, sudah diverifikasi dan diukur 487 bidang, sudah terdaftar pada kantor pertanahan kabupaten 333 bidang, serta bersertifikat masih nihil.

Dari hasil pemeriksaan dokumen administrasi keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh, dari jumlah bidang tanah yang  telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten sebanyak 1.113 bidang tanah untuk diserahkan kepada masyarakat miskin. Dari jumlah tersebut ternyata hanya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat saja yang telah menerima sertifikat, itupun baru sebanyak 25 bidang tanah. 

Sedangkan untuk 4 kabupaten yaitu Pidie Jaya, Nagar Raya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil belum diserahterimakan kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat.

Menurut dokumen laporan hasil pemeriksaan inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh tahun anggaran 2019 dan 2020 per 10 Desember 2020, disebutkan bahwa proses pembuatan sertifikat tanah dimulai dari pendataan calon penerima sertifikat masyarakat miskin yang diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang memuat data masyarakat miskin yang terdapat di Bappeda Aceh.

Lalu data tersebut diverifikasi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten bersama Dinas Pertanahan Aceh yang  diketahui oleh Bupati. Hasil verifikasi ini diajukan ke kantor pertanahan Kabupaten untuk diproses agar diterbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Dinas Pertanahan Aceh, selanjutnya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening bendahara. Lalu dana tersebut ditransfer ke rekening Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). 

Berdasarkan Surat Perintah Setor (SPS) dari kantor pertanahan kabupaten, PPTK mentransfer dana ke rekening Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara bertahap. Jumlah biaya pembuatan sertifikat yang telah disetor sebesar Rp 465,3 juta yaitu untuk 1.113 bidang tanah, dimana biaya per bidang  tanah Rp 418.060.

Dari hasil pemeriksaan dokumen oleh Inspektorat Aceh menunjukkan bahwa masih terdapat sertifikat yang belum selesai pelaksanaannya yaitu di kabupaten Aceh Selatan, dari 486 sertifikat yang telah dibayar oleh Dinas Pertanahan Aceh, 3 bidang tanah yang belum bersertifikat. 

Di Kabupaten Nagan Raya, dari 193 bidang tanah yang sudah dibayar oleh Dinas Pertanahan Aceh, tinggal 7 bidang tanah yang belum selesai. Kemudian di Pidie Jaya, dari 75 bidang tanah yang sudah dibayar, belum satu lembar sertifikat yang selesai. Kemudian di Aceh Singkil, dari 333 bidang tanah yang sudah dibayar, satupun belum bersertifikat.

Hal diatas tidak sesuai dengan pasal 3, pasal 6, pasal 7 dan pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh No 73 tahun 2019 tentang persertifikatan tanah milik masyarakat miskin Aceh yang intinya memandatkan bahwa penyelenggaraan persertifikatan tanah milik masyaratakt miskin Aceh yaitu hingga diterbitkannya sertifikat.

Kondisi ini juga tidak sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Pertanahan Aceh dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten tentang pelaksanaan kegiatan  persertifikatan tanah milik masyarakat miskin Aceh tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pihak pertama berhak atas produk sertifikat yang dihasilkan oleh pihak kedua, melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Bahkan dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak kedua berkewajiban melaksanakan kegiatan persertifikatan tanah milik masyarakat miskin setelah pihak pertama melengkapi dokumen atau berkas data yuridis sesuai persyaratan yang berlaku dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatan kepada pihak pertama. Dimana pihak kedua berhak menerima pembayaran biaya dari pihak pertama atas produk sertifikat yang dihasilkan.

Inspektorat Aceh menyebutkan bahwa hal  tersebut mengakibatkan persertifikatan tanah untuk masyarakat miskin Aceh yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Milik Atas Tanah dan dapat dijadikan objek hak tanggungan sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha bagi masyarakat miskin tidak tercapai.

Bahkan Inspektorat dengan tegas menyimpulkan bahwa kegiatan persertifikatan bagi masyarakat miskin ini berindikasi mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah sebesar Rp 454,8 juta lebih atau setara dengan biaya 1.088 sertifikat

Komentar

Loading...