Unduh Aplikasi

Independensi Rapuh Instansi Vertikal

Independensi Rapuh Instansi Vertikal
Ilustrasi: Shutterstock

SEREMONI peletakan batu pertama pembangunan Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya meninggalkan sejumlah pertanyaan. Satu di antaranya adalah kelayakan lembaga vertikal itu menerima bantuan dana dari pemerintah daerah.

Kabupaten Pidie Jaya memang tak memiliki kantor kepolisian tingkat resor. Untuk urusan administrasi, warga harus menempuh perjalanan ke Sigli, Pidie. Keberadaan kantor administratif kepolisian untuk kabupaten yang resmi dibentuk pada 2007 ini tentu akan memudahkan urusan masyarakat Pidie Jaya.

Rencananya, kantor baru ini akan berlokasi di Gampong Teungkluet, Kecamatan Trienggadeng. Pembangunannya dimulai tahun ini. Pemerintah kabupaten menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Dana itu bersumber dari APBK Pidie Jaya.

Jumlah ini bisa saja membengkak. Apalagi, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Rio S Djambak memberikan “rambu” agar pemerintah daerah membantu proses pembangunan kantor tersebut. Gayung bersambut. Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas menyanggupi permintaan ini dengan tetap mempertimbangkan keuangan daerah.

Namun ini bukan sekadar urusan rida-tak rida. Ini tak sekadar urusan sanggup atau tak sanggup. Ini adalah urusan wajar atau tidak wajar. Dan memang, lembaga vertikal, seperti polisi atau kejaksaan, tidak dibenarkan menerima bantuan dari pemerintah daerah. Seluruh kebutuhan lembaga vertikal harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Di Aceh Tamiang, alokasi dana hibah kepada kepolisian dan kejaksaan setempat bahkan mengundang kritik dan gugatan. Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melaporkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua instansi vertikal itu menerima bantuan pemerintah daerah sepanjang 2017-2019. Tindakan ini dinilai Askhalani Bin Muhammad Amin, koordinator lembaga itu, sebagai upaya menggerogoti keuangan daerah.

Harusnya, dengan kelapangan hati pemimpin dua instansi ini, pembangunan kantor Polres Pidie Jaya tak boleh diteruskan dengan skenario di awal tulisan ini. Rencana itu hanya akan menimbulkan konfik kepentingan yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat dan mengganggu penegakan hukum terhadap pejabat bermasalah di daerah itu. Bantuan itu diyakini mengganggu independensi kepolisian dalam bertindak di Pidie Jaya.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...