Unduh Aplikasi

Imran Mahfudi: Pemberhentian Tiyong adalah Tindakan Konyol

Imran Mahfudi: Pemberhentian Tiyong adalah Tindakan Konyol
Kuasa hukum DPP PNA versi KLB, Imran Mahfudi. Foto: IST.

BANDA ACEH - Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi Kongres Luar Biasa (KLB), Imran Mahfudi mengatakan bahwa pemberhentian Samsul Bahri alias Tiyong sebagai ketua harian DPP PNA oleh Irwandi Yusuf merupakan tindakan yang konyol dan memalukan.

Menurut Imran, sesuai hasil KLB PNA di Kabupaten Bireueneun pada tanggal 14 September 2019 yang lalu, posisi Samsul Bahri telah ditetapkan sebagai Ketua Umum PNA menggantikan Irwandi Yusuf yang telah dinyatakan demisioner oleh peserta KLB. KLB sendiri menurut Imran merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik.

Baca: Ternyata Tiyong Sudah Dipecat oleh Irwandi Sejak November 2020

"Sejak selesai pelaksanaan Kongres Luar Biasa tersebut, posisi Samsul Bahri memang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Harian, melainkan Ketua Umum DPP PNA, sehingga hanya bisa diberhentikan oleh forum Kongres atau KLB PNA," ujar Imran kepada AJNN, Minggu (4/4/2021) di Banda Aceh.

Imran juga menjelaskan bahwa pelaksanaan KLB PNA pada 14 September 2019 yang lalu telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PNA serta mendapat dukungan lebih dari tiga per empat DPW PNA. 

"Bahkan oleh Irwandi Yusuf telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan Kasasi namun kasasi beliau ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga secara hukum KLB PNA telah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan AD/ART Partai dan tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan," ujar Imran.

Lebih lanjut Imran menegaskan kalau keabsahan KLB PNA juga tidak bisa dipengaruhi oleh sikap balik badan Miswar Fuady yang merupakan penggagas KLB PNA, karena KLB telah selesai dilaksanakan, sehingga yang bisa membatalkan KLB hanya Kongres/Kongres Luar Biasa atau putusan pengadilan.

"Sehingga perubahan sikap Miswar Fuady tersebut sama sekali tidak mempengaruhi legitimasi pelaksanaan KLB PNA, justru tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah pengkhianatan atas keputusan forum tertinggi partai," pungkas Imran Mahfudi.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...