Unduh Aplikasi

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015

 Gagasan demokratisasi pemerintahan dan penguatan kedaulatan rakyat semakin mendapatkan tempat dengan adanya gagasan untuk pemilihan langsung pimpinan daerah. Gagasan pemilihan langsung kepala daerah inipun secara formal baru terealisasi pada tahun 2004 dan baru dilaksanakan pada tahun 2005. Pemilihan kepala daerah secara langsung, tak hanya menjadi perintah Undang-undang Dasar, akan tetapi suatu kebutuhan bagi rakyat untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis, berpihak pada masyarakat, aspiratif, dan memiliki legitimasi.


 Sebuah panorama baru, dimana Indonesia memasuki era ketiga dalam membangun demokrasi setelah terselenggaranya paket pemilihan langsung, yakni dengan hadirnya calon perseorangan hikmah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) ini adalah UU yang pertama di Indonesia yang mengikutsertakan calon perseorangan (independen). UUPA menjadi rujukanperubahanparadigma politik hukum dalam pemilihan kepala daerah oleh pembentuk undang-undang, yang pada akhirnya membentuk regulasi tentang calon perseorangan yang selanjutnya pembuat UU memformulasikan wacana dan paradigma demokrasi baru tersebut ke dalam kehidupan demokrasi di Indonesia secara legal.Era kekinian dimensi politik hukum di Indonesia terus mengalami perubahan dan menyelaraskan berbagai produk hukum di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 


Regulasi Pelaksanaan Pilkada


 Regulasi pemilihan kepala daerah yang berujung dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)dikarenakan proses pembahasannya tidak seintensif pembahasan Undang-Undang yang lahir melalui proses legislasi “normal”, oleh pembentuk Undang-Undang. Hinga yang terakhir disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang. Kendati baru disahkan pada Maret 2015 jelang pelaksanaan era pilkada serentak nasional yang dimulai bertahap sejak 2015kemudian penerapan pemilihan kepala daerah serentak seluruh Indonesia pada 2027.


 Pundemikian Undang-Undang (UU) tersebut banyak menyisakan beragam persoalan perdebatan politik hukum yang ditandai dengan banyaknya bermunculan gugatan permohonan uji materil UU tersebut keMahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya terdapat 3 (tiga) perkara gugatan yang didaftarkan pada MK terkait UU No. 8 Tahun 2015 yang bermuara pada Pasal 7 (huruf g, r, t dan u). Sehinggga terdapat 3 (tiga) putusan MK terkait pasal tersebut, antara lain :




  1. Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 33/PUU-XIII/2015 bertanggal 8 Juli 2015 terkait gugatan Pasal 7 (huruf r dan huruf s) : tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

  2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015 terhadap Pasal 7 huruf g : bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015terhadap Pasal 7 (huruf t dan u): bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


Perkara Yang Dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi:


Permohonan uji Materikepada Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 untuk meminta pengujian kepada MK terkait Pasal 7 UU No. 8/2015 yang mengatur mengenai persyaratan menjadi calon kepala daerah (baik calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota) khususnya Pasal 7 huruf r dan huruf s UU No.8 Tahun 2015. Dengan pemohon Adnan Purichta Ichsan yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019.


Pembahasandalam police brief ini akan mengulasperihalPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terhadapUU No.8 Tahun 2015Pasal 7 huruf s terhadap calon yang berlatarbelakang dari anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan pasal 7 huruf s yang berbunyi : “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.


 Pasaltersebut secara nyata memuat ketentuan perlakuan “istimewa”khususnya kepada anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan calonkepala dan wakil kepala daerah dari latarbelakang selainnya.Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang berlatarbelakang petahana (incumbent)dan pejabat BUMN/BUMD mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon (Pasal 7 huruf p dan huruf u).


 Sementara bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari latarbelakang anggota TNI, Polri, PNS, wajib mengundurkan diri pada saat mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala atau wakil kepala daerah (pasal 7 huruf t).


 Pengaturan pada pasal tersebut memberikan kelonggaran bagi setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya cukup dengan pemberitahuan kepada pimpinannya jika mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara nyata merupakan sebuah tindakan yang tidak adil dan melanggar prinsip keadilan (fairness) bagi calon lainnya. Seseorang anggota DPR, DPD, atau DPRD dapat mencalonkan diri menjadi kepala atau wakil kepala daerah sembari tetap menjadi anggota. Jika tidak terpilih, maka kemudian masih ada harapan untuk tetap kembali duduk lagi menjadi anggota dewan.


 Hal ini dapat membuat adanya perlakuan yang tidak adil bagi calon lainnya dari kalangan pejabat/pegawai negara lainnya yang dipersyaratkan mengundurkan diri atau berhenti, karena posisi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang menjadi calon masih berstatus sebagai anggota aktif.Sebagaimana diketahui bahwa setiap anggota DPR, DPD, atau DPRD memiliki hak dan kekuasaan politik seperti dalam hal legislasi, kontrol, dan keuangan yang tentu saja berdampak berpotensi dapat memengaruhi kebijakan atau pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan melalui lembaga penyelenggara dan Pemerintah Daerah.


 Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 7huruf s juga merujuk pada Pasal 7 huruf t dan huruf u. Oleh karenanya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut memuat ketentuan baru terkait Pasal 7 (huruf t dan u) UU No. 8 Tahun 2015 :









Pasal 7 huruf t UU 8/2015 yang menyatakan: “mengundurkan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon”.Pasal 7 huruf u yang menyatakan: “berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon”.

Pasal 7 (huruf t dan u) UU No. 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) kecuali jika kedua frasa dalam kedua pasal tersebut diartikan “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP”.

 Maka dalam pertimbangan MK bahwa aturan pasal 7 huruf t dan u “tidaklah proporsional dan tidak adil. Jika PNS, anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD) diharuskan mengundurkan diri dari kedudukan atau jabatannya sebagai PNS. Setelah resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Padahal belum tentu lulus verifikasi untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.


 Sedangkan bagi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah dari unsur sebagai anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD hanya dipersyaratkan hanya memberitahukan kepada pimpinannya. Berdasarkan UU No. 8/2015 Pasal 7 huruf s yang menyatakan: “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.


Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 huruf s UU 8/2015 inkonstitusional bersyarat (conditionally inconstitutional) sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dalam Pasal tersebut tidak diartikan “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.


 Amar Putusannya 33/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa point dan substansi sebagai berikut :









Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 7 huruf s adalah :


  1. inkonstitusional bersyarat (conditionally inconstitutional)

  2. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  3. tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.


 

Pasal 7 huruf s UU No. 8/2015 sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Karena dalam pasal tersebut tidak diartikan, sepanjang tidak dimaknai : mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

 Berdasarkan putusan MK yang menyatakan bagi setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah : Prosedur yang berlaku terhadap PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD, mutatis mutandisberlaku bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Untuk mendapat kepastian hukum dari unsur calon tersebut di atas oleh oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPU/KIP), dipersyaratkan untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.


Setelah Putusan MK tersebut,lembaga penyelenggara pemilu KPU harus menyesuaikan aturan teknissesuai substansi putusan MK tentang pencalonan bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Menindaklanjuti putusan MK, KPU merevisi PKPU No. 9 Tahun 2015menjadi PKPU No.12 Tahun 2015Tentang Perubahan Atas PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.









PKPU No.12 Tahun 2015

Pasal 68ayat (1): Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Ayat (2) : Calon yang bersatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Ayat (3) : Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

  Implikasi terhadap Pilkada Aceh:


Kilas balik Pilkada 2012 era kedua pelaksaan Pilkada Aceh pasca damai. Pada saat itu terjadi perdebatan sengit antar elit politik di Aceh, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal 256 UUPA. Hal tersebut dikarenakan Qanun Pilkada Aceh yang disahkan oleh DPRA tak memasukkan calon perseorangan. Sehingga Qanun tersebut tak bisa diberlakukan sebagai acuan penyelenggara pemilu. Sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh harus merujuk pada aturan pelaksanaan pilkada nasional untuk menjalankan pemilihan akibat tidak adanya landasan pelaksanaan di daerah. Berbagai gugatan dilayangkan ke MK yang meminta tahapan pilkada ditunda, sehingga jadwal pemungutan suara Pilkada Aceh berlarut-larut ditunda hingga tiga kali.


Pilkada Aceh 2017 merupakan pemilihan kepala daerah secara langsung ketiga paskadamai yang akan digelar secara serentak di 23 kabupaten/kota untuk pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan untuk pemilihan kepala daerah setingkat kabupaten/kota akan diselenggarakan di21dari 23 kabupaten/kota di Aceh (minus Kota Subulussalam dan Kabupaten Pidie Jaya).


Beranjak dari pengalaman Pilkada Aceh tahun 2012 yang tertunda dan berlarut-larut dengan hiruk pikuk persoalan hukum dan kekerasan (pembunuhan)yang setidaknya ikut mencederai ruh demokratis dan perdamaian Aceh. Oleh karenanya pada tahun 2016 akan memasuki tahapan awal pelaksanaan pilkada dengan tengat waktu pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada medio Februari 2017.


Maka sudah sepatutnya pengambil kebijakan Pemerintah Aceh dan DPRA untuksegera merumuskan qanun pilkada guna adanya jaminan kepastian hukum sebagai dasar pelaksanaan pilkada dan anggaran. Qanun pilkada yang akan dijadikan sumber rujukanpelaksanan pilkada harus memasukkan point-point substansi dari diputusan MK No. 33/PUU-XIII/2015. Sehingga apapun dalih pembenaran dariperdebatan hukum dalam pembahasan qanun pilkada telah ada rujukan dengan putusan MK tersebut yang bersifat final dan mengikat.


Korelasi prasyarat Pencalonan bagi calon kepala daerah antara UUPA (UU No. 11/2006) dan UU Pilkada (UU No. 8/2015) :


















UU No.11/2006 (UUPA)


UU No. 8/2015 (UU Pilkada)
Pasal 91 ayat 4 huruf f : surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan”Pasal 7 huruf s : “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
huruf h : “surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.”

Huruf i :Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRA/DPRK yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Secara substansi antara bunyi Pasal 7 huruf s UU No. 8/2015 dengan UU No.11/2006 pasal 91 ayat 4 (huruf f, h dan i). Bahwasanya persyaratan bagi calon yang berlatarbelakang anggota DPRA/DPRK hanya pemberitahuan kepada pimpinan DPRA/DPRK saja. Sedangkan bagi PNS, anggota TNI dan anggota Polri diharuskan mengundurkan diri. Hal ini jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU/XIII/2015 tentu dapat dimaknaiinkonstitusional bersyarat, dan bertentangan dengan UUD 1945.


Walaupun secara jelas bahwa Aceh memiliki kekhususan (lex specialis)melalui UU No. 11/2006. Namun perlu ditinjau bahwa dasar Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 sebuah keputusana yang bersifat Declaratoir constitutive dan mempunyai kekuatan mengikat serta kekuatan eksekutorial. Putusan MK yang bersifat Final dan Binding serta Ergo Omnes. Sehingga, niscaya dipatuhi dan diikuti oleh siapa pun. Bahkan penafsiran hukum secara moral reading dari UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusi negara sebagai rujukan hukum tertinggi di Indonesia.


Oleh karenanya pengambil kebijakan di Aceh diharapkan dapat membaca teks UUDdan UU secara “moral reading” yang keduanya tidak boleh dibaca secara datar teks/naskah. Sehingga dapat menemukan kandungan moral dari naskah aturan tersebut dengan mempertimbangkan konteks, filosofis sesuai dengan cita-cita demokrasi guna membangun konstruksi hukum dalam penerapan atau penyusunan qanun Pilkada serentak di Aceh untuk tahun 2017.


Dalam pembuatan Qanun Pilkada yang sedang dibuat haruslah memperhatikan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis. Diperlukan juga menelaah asa-asas dan penjelasan interpretasi hukum sehingga tidak bersifat ambigu. Jangan sampai menjadi polemik publik atas Qanun Pilkada yang dibuat DPR Aceh.


Kajian ini dirilis lembaga Jaringan Survey Inisiatif ( JSI)

Komentar

Loading...