Unduh Aplikasi

Ihiya Ulumuddin: Terserah Rakyat Mau Menilai Apa Soal Pernyataan DPRK Simeulue

SIMEULUE-Janji mosi tak percaya DPRK Simeulue terhadap Bupati Riswan yang ditandatangani 16 anggota dewan tidak terealisasi.

Sebaliknya, seorang anggota dewan menuding wartawan menggiring persoalan pengembalian PDKS ke janji mosi tak percaya.

"Terserah publik mau menilai apa soal tidak terealisasinya janji mosi tak percaya terhadap bupati. Yang jelas, kami menunggu bupati karena yang berhak mengeksekusi pengembalian PDKS ke daerah adalah beliau. Wartawan jangan menggiring masalah ke mosi tak percaya terkait masalah ini," jawab Ihiya Ulumuddin saat ditanyai AJNN, Senin (26/10/2015) di ruangannya sore tadi.

Anggota dewan dari PKS ini mengatakan inti persoalan demo kemarin substansinya adalah pengembalian pengelolaan kebun sawit, bukan mosi tak percaya terhadap bupati.

Lembaganya hanya memfasilitasi untuk mendesak pengembalian kebun sawit Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

"Sampaikan ke masyarakat, dewan sedang berupaya mengembalikan PDKS. Jaminan 7 hari itu adalah upaya dewan dan substansinya pengembalian PDKS bukan mosi tak percaya terhadap bupati. Terserah masyarakat percaya atau tidak dan terserah masyarakat berasumsi apa. Dan kami bekerja berdasarkan hati nurani bukan penilaian masyarakat," ketus Ihiya Ulumudin.

Senada dengan itu, Ketua DPRK Murniati, SE memberikan alasan yang sama. Lembaga dipimpinnya itu tidak bisa berbuat banyak selain menunggu bupati.

"Intinya kita menunggu bupati. Bagaimana kita mengambil tindakan kalau lawannya saja belum datang?," jawabnya singkat.

Berbeda dengan dua rekan kerjanya tadi, Darmili menegaskan siap menandatangani surat pernyataan mosi tak percaya terhadap bupati sesuai janjinya yang telah disampaikan dihadapan para pengunjuk rasa.

Mantan bupati dua priode ini mengaku siap melakukan mosi tak percaya dan dirinya menunggu keputusan pimpinan terkait soal itu.

Ketua Komisi B tadi meradang saat ditagih janji sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatanganinya bersama 15 anggota dewan.

Pernyataan DPRK yang berjanji akan melakukan mosi tak percaya terhadap bupati apabila kepala daerah tersebut tidak mengembalikan pengelolaan kebun PDKS ke daerah, ternyata hanya sebatas angin surga untuk membubarkan massa saat itu.

Mosi tak percaya DPRK terhadap bupati merupakan janji yang dilahirkan saat memenuhi tuntutan massa.

Unjuk rasa yang digelar puluhan massa Aliansi Masyarakat Simeulue Bersatu, Senin pekan lalu di depan gedung DPRK setempat, mendesak DPRK mengembalikan pengelolaan PDKS dari PT Kasamaganda. Massa menilai, perusahaan milik Sulaiman telah ingkar janji Kerjasama Operasional (KSO) yang tertuang dalam notaris nomor 65.

Selain itu, selama tiga tahun mengelola kebun sawit PT Kasamaganda telah merugi dengan nilai Rp 18.5 milyar. Kerugian itu dinyatakan sebagai hutang PDKS yang akan dibayar dengan uang daerah.

Dalam tuntutannya, massa mendesak para wakilnya di legislatif untuk membuat pernyataan dengan tuntutan para wakil rakyat tadi harus mundur apabila tidak berhasil mendesak bupati untuk mengembalikan kebun PDKS.

Tuntutan itu tidak dikabulkan anggota dewan karena mempertaruhkan kursi yang belum lama mereka duduki. Penolakan itu, disampaikan Ihiya Ulumudin sehingga terjadi perdebatan antara dirinya dengan Koordinator Aksi Demo Kadri Amin di depan massa hingga menyita waktu hampir 1 jam.

Namun perdebatan itu berhasil redam, saat 16 anggota dewan menjanjikan akan melakukan mosi tak percaya terhadap bupati jika kepala daerah tadi tidak mengembalikan kebun sawit dari PT Kasamaganda.

Menyikapi tuntutan tersebut, Jumat (23/10/2015), DPRK melayangkan surat no 171/407/DPRK/2015 dengan prihal Surat Pernyataan kepada bupati. Surat itu berisikan tuntutan massa Aksi Masyarakat Simeulue Bersatu dan pernyataan pimpinan serta anggota dewan sebagai bahan pertimbangan. Namun, surat tersebut belum mendapat jawaban dari bupati hingga menjadi dalih para wakil rakyat untuk belum melakukan mosi tak percaya.

Kini janji yang dituangkan dalam peenyataan yang ditandatangani 16 anggota dewan hanya sebatas angin surga. Bahkan, seorang wakil rakyat asal PKS menegaskan terserah publik mau berasumsi terkait janji mereka yang tidak tepat.

Dalihnya, mereka telah bekerja semaksimal mungkin dan silakan rakyat menilai dengan berbagai asumsi.

SEPTIAN

Komentar

Loading...