Unduh Aplikasi

IDI: Pemda Perlu Bikin Peta Persebaran Virus Corona

IDI: Pemda Perlu Bikin Peta Persebaran Virus Corona
Ilustrasi Virus Corona(Stocktrek Images/Getty Images)

JAKARTA - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendorong agar pemerintah daerah (pemda) yang memiliki kasus virus Corona memberikan informasi jernih mengenai persebaran COVID-19 di wilayahnya. Peta persebaran Corona perlu dibikin dan disiarkan supaya masyarkat bisa lebih waspada tanpa kepanikan.

"Perlu ada peta persebaran COVID-19 agar masyarakat menghindar dari tempat-tempat yang memungkinkan tertular dan supaya penularan bisa dikontrol dengan baik, serta pelacakan kasus bisa dilakukan dengan lebih terarah," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, Daeng Mohammad Faqih, kepada wartawan, Jumat (13/3/2020).

Pemerintah pusat juga perlu memperbaharui informasi terkait COVID-19 secara berkala, sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia hingga saat ini. Informasi juga harus mudah diakses via internet. Selain pemerintah pusat, pemda juga perlu bergerak.

"Kepala daerah sebagai penanggung jawab kondisi wabah seperti ini di daerahnya masing-masing, dan berkewajiban mengumumkan atau menyampaikan ke masyarakat," kata Faqih.

Informasi yang benar tidak akan membuat masyarakat panik. Justru, ketidakjelasan kondisi adalah faktor yang bisa membuat kepanikan. Otoritas pemerintah pusat dan daerah perlu menyampaikan informasi terkait COVID-19 dengan bijak.

"Kepanikan masyarakat lebih karena tidak tahu apa dan bagaimana cara menghindar supaya tidak tertular," tuturnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum IDI Mohammad Adib Khumaidi juga mengatakan saat ini perlu ada kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Surveilans epidemi atau pengamatan terus-menerus terhadap COVID-19 perlu dilakukan oleh pemda juga, bukan hanya oleh otoritas pusat saja.

"Pembagian peran antara pusat dan daerah perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi penularan, menyiapkan infrastruktur pelayanan, dan melakukan deteksi," tutur Adib.

Soal ini, ada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 155 yang mengatur pemerintah RI wajib menyebarkan sebaran data pasien penyakit menular.

Dalam pasal itu, pemerintah diminta menyampaikan ke publik tentang titik daerah mana saja yang berpotensi menjadi daerah penularan penyakit. Pemda juga diminta aktif mengumumkan ke warganya.

"Pemerintah secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan," bunyi Pasal 154 ayat 1.

Sementara di Pasal 155 ayat 2 dan 3, jelas ditulis Pemda juga bisa melakukan analisis atau kajian mendalam bekerja sama dengan beberapa daerah.

"Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1," bunyi ayat 2.

"Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat," lanjut ayat 3.

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...