Unduh Aplikasi

WAWANCARA EKSKLUSIF Dr EFFENDI HASAN

Idealnya Wakil Gubernur Aceh Diisi Kader Parlok dari Partai Pengusung

Idealnya Wakil Gubernur Aceh Diisi Kader Parlok dari Partai Pengusung
Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan. Foto: Kba.one

BANDA ACEH - Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala, Effendi Hasan, menyarankan agar partai pengusung Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah harus segera mengusulkan nama calon wakil gubernur.

Karena yang paling penting saat ini, kata Effendi, adalah mengisi lowongan wakil gubernur. Jabatan itu, kata dia, harus ada yang mengisi, sehingga gubernur dan wakilnya dapat berbagi peran. Apalagi keberadaan wakil gubernur dapat mengimbangi peran gubernur. 

Ia berharap partai politik pengusung harus memahami urgensi hal ini. Dan mereka, kata Effendi, harus segera mengusulkan sosok yang akan menjabat sebagai wakil gubernur. 

Dalam pengisian wakil gubernur, Efendi Hasan berpendapat komposisi atau kolaborasi partai nasional (parnas) dan partai lokal (parlok) dalam mengisi jabatan gubernur dan wakil gubernur kedepan akan memberi keyakinan dan pesan politik kepada publik dan Pemerintah Pusat bahwa relasi politik kekuasaan di Aceh antara parnas dan parlok di Aceh tidak menjadi masalah, namun berjalan sangat dinamis dan sinergis untuk menjaga perdamaian dam melanjutkan pembangunan Aceh.

Idealnya, untuk pengisian calon wakil gubernur ini, selayaknya diisi dengan komposisi yang sama yaitu wagub dari partai lokal dari partai pengusung, bukan dari partai lokal di luar partai pengusung.

Berikut wawancara tim AJNN dengan Pengamat Politik Universitas Syiah Kuala, Dr Efendi Hasan, Minggu (24/1).

1. Menurut pendapat Bapak, seperti apa formasi yang tepat untuk mengisi kekosongan posisi  Wakil Gubernur Aceh saat ini?

Komposisi parnas dan parlok dalam hal penentuan cagub dalam kacamata etika politik merupakan komposisi yang paling ideal untuk memimpin Aceh kedepan, setelah pelantilkan pak Nova sebagai gubernur definitif. Kalau kita melihat komposisi sebelumya posisi gubernur diisi dari partai lokal dan wagub dari partai nasional, maka untuk pengisian calon wagub kedepan sudah selayaknya juga diisi dengan komposisi yang sama untuk calon wagub dari partai lokal dari partai pengusung, bukan dari partai lokal di luar partai pengusung.  

2. Mengapa harus demikian?

Begini, pengisian komposisi parnas dan parlok untuk wagub kedepan secara etika politik perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan tupoksi antara gubernur dan wakil gubernur dalam kepemimpinan di Aceh. 

Dengan komposisi tersebut, gubernur kedepan akan lebih fokus untuk melakukan kerja-kerja yang bersifat eksternal, khususnya melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat terkait program-program pembangunan yang berada dipusat untuk diprogramkan ke Aceh dalam rangka untuk mempercepat dan mengejar ketertinggalan Aceh selama ini. 

Proses loby ini akan lebih mudah mengingat gubernur yang basis politiknya dari partai Nasional, sedangkan wagub yang dari partai lokal akan mengambil peran (tupoksi) untuk menjaga gawang di internal untuk mengback up gubernur, terutama memastikan semua urusan internal Pemerintah Aceh berjalan dengan baik termasuk memastikan harmonisasi antara eksekutif-legislatif terjaga dengan baik, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah ditingkat Kabupaten dan Kota.

3. Keseimbangan antara parnas dan parlok di pucuk kepemimpinan Aceh ini memberikan pesan politik seperti apa? 

Komposisi atau kolaborasi parnas dan parlok antara gubernur dan wagub kedepan ini akan memberi keyakinan dan pesan politik yang sangat kuat kepada publik dan Pemerintah Pusat bahwa relasi politik kekuasaan di Aceh antara parnas dan parlok tidak menjadi masalah, bahkan berjalan sangat dinamis dan sinergis untuk menjaga perdamaian dam melanjutkan pembangunan Aceh.

4. Apa harapan dan saran bapak kepada partai pengusung?

Mengingat pentingnya posisi wagub yang harus diisi oleh partai lokal sebagai partai pengusung setelah Pak Nova menjadi gubernur definitif, maka sudah seharusnya partai pengusung mengambil langkah-langkah strategis untuk mengusulkan calon wakil gubernur kepada DPRA. 

Hal ini penting dan mendesak mengingat banyaknya beban gubernur selama ini, tentunya dengan ada wakil gubernur nantinya akan sangat membantu mengurangi bebas dan tugas Gubernur. 

Momentum ini tidak boleh disia-siakan oleh partai pengusung untuk mengisi kader-kader partai lokal untuk mengisi jabatan srategis tersebut. Apalagi rakyat Aceh sedang menunggu sosok calon wakil gubernur dari partai lokal yang akan disusung oleh partai pengusung. 

Persoalan ini tidak boleh berlarut-larut mengingat beban kerja  dan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur hanya tinggal satu tahun setengah lebih kurang.

Komentar

Loading...