Unduh Aplikasi

Hutang Pemkab Aceh Tamiang Rp 13 Miliar Disoalkan

Hutang Pemkab Aceh Tamiang Rp 13 Miliar Disoalkan
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH TAMIANG - Dua Fraksi di DPRK Aceh Tamiang menolak usulan dari Pemkab setempat agar anggaran untuk bayar hutang sebesar Rp 13 miliar tahun 2019 dimasukkan dalam qanun APBK-P 2020.

Penolakan tersebut dilakukan oleh Fraksi Gerindra dan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan saat rapat Paripurna dengan agenda mendengan pendapat akhir fraksi terhadap KUPA PPAS APBK P Tahun Anggaran 2020 di DPRK setempat, Selasa malam (8/9).

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran 2019 tidak mampu membayar 16 proyek yang telah selesai dikerjakan oleh pihak rekanan (kontraktor) dengan total uang Rp 13 miliar.

16 proyek tersebut diantaranya, peningkatan jalan Blang Kandis-Batang Ara Kecamatan Bandar Pusaka, peningkatan jalan Kampung Ie Bintah-Gelanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed dan pelebaran bahu jalan protokol Kota Kualasimpang.

Waktu itu pihak rekanan sempat meradang atas macetnya pembayaran proyek yang telah mereka selesaikan. Namun dijanjikan akan dibayar dan telah dibayar pada Maret 2020 lalu.

Pembayaran dilakukan pihak Pemkab melalui Perbub tanpa pembahasan terlebih dahulu dengan pihak legislatif.

Fraksi Gerindra menilai pembayaran hutang proyek melalui Perbub tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Anggota dewan yang tergabung dalam Fraksi Gerindra tidak mau dilibatkan dalam persoalan tersebut, karena takutnya terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

"Apabila tersangkut dengan hukum maka pihak DPRK tidak terlibat dalam hal ini, sebab pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan eksekutif tidak pernah melakukan pembahasan sebelumnya dengan legislatif," kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Salbiah.

Senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, Desi Amelia, menurutnya proses pembayaran hutang tersebut merupakan kewajiban eksekutif kepada pihak rekanan atau pihak ketiga.

"Proses gagal bayar proyek tahun 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp. 13.383.250.951 dan kemudian dibayarkan pada Maret 2020 melalui Perbup Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang penjabaran APBK Tahun Anggaran 2020, dimana dalam proses tersebut pihak DPRK tidak pernah dilibatkan," ujar Desi.

"Apabila dibelakang hari nanti timbul masalah dengan pihak penegak hukum maka pihak DPRK tidak ada sangkut paut," tambah Desi Amelia.

Komentar

Loading...