Unduh Aplikasi

Hingga Awal Januari, RAPBK Pidie 2021 Tak Kunjung Dibahas

Hingga Awal Januari, RAPBK Pidie 2021 Tak Kunjung Dibahas
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail. Foto: AJNN/Salman

PIDIE - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie tahun 2021 hingga saat ini belum kunjung dibahas untuk ditetapkan menjadi APBK, Bupati Pidie Roni Ahmad malah melakukan pergantian pejabat diakhir tahun. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mahfuddin Ismail kepada wartawan, Senin (4/1) membenarkan bahwa RAPBK Pidie tahun 2021 belum dibahas lantaran dokumen RAPBK sampai sekarang belum diajukan pihak Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) setempat. 

"Hingga memasuki Januari tahun 2021, dokumen RAPBK 2021 belum diserahkan ke dewan untuk dilakukan pembahasan," kata Mahfuddin Ismail. 

Padahal dalam pembahasan KUA PPAS 2021 sebulan yang lalu, lanjut Mahfud, pihak dewan sudah mempertegas bahwa tidak boleh terlalu lama penyusunan RABPK 2021, mengingat waktu memang sudah melampaui batas. 

Dia menuturkan, setelah ditetapkan KUA-PPAS 2021 pada tanggal 3 Desember 2020 oleh DPRK Pidie, namun nyatanya sampai saat ini dokumen RAPBK 2021 belum diserahkan ke DPRK Pidie.

"Hal ini semakin membuat kami cemas dan kecewa, padahal komitmen Banggar dengan TAPK kemarin kami berikan waktunya hanya 15 kerja, RAPBK harus bisa di serahkan Kembali ke DPRK untuk ditetapkan. Tapi sampai hari ini sudah melebihi sebulan kerja belum juga di sampaikan ke Dewan," katanya. 

Seharusnya penetapan APBK paling lambat 1 bulan sebelum berakhir tahun berjalan.  Artinya pada 30 November setiap daerah Kab/Kota seluruh Indonesia wajib ketuk palu atau bahasa lain wajib penetapan APBK untuk tahun kedepan. Kalau melihat waktu yang tersedia memang sudah jauh di ambang batas yang di tentukan oleh regulasi. 

"Kami menilai pihak eksekutif belum sadar juga dan tidak pernah menjadikan pengalaman buruk-buruk yang sudah sudah lalu," cetus Mahfud. 

Kalau misalkan nantinya pembahasan dan penetapan APBK Pidie 2021 di Bulan Februari, kemudian proses evaluasi kadang membutuhkan waktu 1,5 bulan, tentunya akan kewalahan dalam proses realisasi pembangunan di tahun 2021

"Sepertinya tahun ini adalah menjadi tahun terburuk sepanjang 11 tahun terakhir dalam proses penganggaran uang rakyat Pidie," timpal politisi Partai Aceh (PA) 

Resiko dari keterlambatan penetapan APBK, juga menghambat penyaluran DAU, DAK dipotong dan DID 2022 sudah bisa dipastikan nihil, di tambah lagi dengan sanksi sanksi administrasi dari pemerintah pusat. Padahal Gubernur Aceh sudah mengirimkan surat peringatan lagi kepada Pemkab Pidie untuk segera menyerahkan R-APBK ke DPRK Pidie untuk di bahas bersama. 

"Hari ini (red- Senin) kami akan menyurati kembali Bupati pidie untuk segera  mengajukan RAPBK 2021. Kalau bicara molor, tentu sudah jauh sekali masa kemolorannya," timpal Mahfud. 

Hingga berita ini ditayang, AJNN belum mendapat keterangan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Idhami selaku Ketua TAPK terkait belum diserahkan RAPBK, saat dihubungi melalui selularnya dia mengaku sedang mengikuti rapat. 

"Maaf nanti saya hubungi kembali, ini masih dalam ruang rapat," kata Sekda. 

Komentar

Loading...