Unduh Aplikasi

Hikmah Dunia Peternakan di Aceh Setelah Adanya "Sapi Kurus"

Hikmah Dunia Peternakan di Aceh Setelah Adanya "Sapi Kurus"
Foto: Ist

Oleh : Muhammad Iqbal Lintang Dalu

Merebaknya berita dimedia massa dan media sosial tentang kondisi peternakan sapi di saree milik Dinas Peternakan Aceh membuka peluang dunia peternakan di Aceh untuk melakukan perubahan tata kelola peternakan dibawah Dinas Peternakan. Selama ini peternakan yang dikelola melalui program pemerintah dibawah Dinas Peternakan Aceh masih belum mampu menstimulus para peternak untuk bisa berkembang dan melindungi usaha peternakan. Seharusnya program yang dikeluarkan pemerintah mampu meningkatkan dan melindungi usaha peternakan rakyat.

Peternakan yang dikelola oleh pemerintah daerah tentunya tidak semata mata untuk mencari keuntungan, karena program diciptakan untuk membantu peternakan rakyat agar bisa berkembang. Seharusnya pemerintah bisa melibatkan peternak-peternak kecil untuk bekerjasama dan lebih banyak melibatkan dunia usaha peternakan agar mereka terlindungi dari ancaman pasar.

Selama ini, peternakan yang dikelola oleh Dinas Peternakan Aceh belum signifikan bisa membantu peternakan rakyat apalagi sampai menjadi pendapatan asli daerah. Proses administrasi dalam pengelolaan bisa menjadi salah satu hambatan berkembangnya peternakan yang dibawah Dinas Peternakan Aceh. Sistem pengadaan barang untuk ternak, termasuk pakan, sapronak, dan lain sebagainya menjadi tidak kompetitif karena melewati proses tender yang membuat harga pokok produksi lebih tinggi.

Memang pemerintah tidak mengutamakan keuntungan, tetapi dengan jumlah uang APBA yang dikeluarkan untuk membangun peternakan tersebut seharusnya bisa menghasilkan pendapatan asli daerah, dan bisa membantu para pelaku usaha peternakan di Aceh.    

Peternakan seharusnya dikelola secara professional atau semi swasta, baik program pemeliharaannya maupun keuangannya. Ada beberapa peternakan di bawah Dinas Peternakan Aceh yang seharusnya bisa dikelola professional atau kerjasama dengan pihak swasta, salah satunya peternakan Layer (Ayam petelur RAS) di Blang Bintang, Aceh Besar dibawah UPTD BTNR, kemudian peternakan sapi Saree di bawah Inseminasi Buatan.

Program pemerintah daerah yang mempunyai potensi menambah pendapatan asli daerah seharusnya lebih independen, dan ini sangat di mungkinkan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom untuk membentuk dan mengelola BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Apalagi Aceh yang memiliki keistimewaan khusus. BUMD tidak 100% dikelola untuk mencari keuntungan, karena tujuan BUMD selain sebagai pendapatan asli daerah juga sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha dan memberi bantuan serta perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Bukan tidak mungkin jika peternakan dibawah dinas peternakan menjadi BUMD, karena di beberapa daerah sudah membuat PD (Perusahaan Daerah) di sektor peternakan seperti PDRPH (Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan).

Pemberdayaan Masyarakat

Kedepan program pemberdayaan masyarakat bidang peternakan seharusnya dikelola secara professional dengan memanfaatkan kader peternakan yang sudah dibina oleh dinas peternakan aceh melalui UPTD inkubator. Selama ini target pemberdayaan masyarakat adalah warga kurang mampu yang pendidikannya masih dibawah rata-rata dengan membagikan hewan ternak. Jika hewan ternak kita berikan langsung kepada masyarakat, bisa jadi tidak tepat sasaran tanpa pengawasan yang ketat. Tujuan dari program pemberdayaan salah satunya adalah kemandirian dan keberlanjutan, pembentukan kelompok ternak yang selama ini sudah berjalan bisa menjadi wadah untuk menyalurkan program pemberdayaan tersebut.

Pemerintah melalui dinas peternakan harus selektif terhadap penerima program pemberdayaan, karena penyaluran bantuan tidak tepat sasaran bisa menjadi efek negative. Penyaluran bantuan ternak seharusnya melibatkan kelompok ternak yang telah divalidasi dan atau terdata di Dinas Peternakan. Pemerintah bisa memanfaatkan kader peternakan yang sudah bergabung ke masyarakat untuk menerima bantuan ternak. Selain itu pendampingan terhadap kelompok ternak harus dilakukan agar bisa berkembang dan mandiri.    

Potensi bidang usaha peternakan khususnya di Aceh masih sangat besar. Bahkan sektor ini sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan suatu wilayah. Dinas Peternakan Provinsi Aceh sedang fokus mengembangkan sektor peternakan unggas dan sapi. Banyak aset yang dibangun untuk kedua sektor ini dengan anggaran yang tidak sedikit, sehingga jika tidak dimanfaatkan dengan baik sangat disayangkan.

Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan peternakan sangat penting, tetapi harus dikelola secara professional. Oleh karena itu aset yang sudah dibangun oleh Pemerintah Aceh bisa dikelola dengan melibatkan masyarakat atau pihak swasta agar pengelolaan lebih profesional dan fleksibel. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta seharusnya bisa dilakukan agar ada transfer knowledge sehingga peternakan yang sedang dikelola bisa berkembang dengan baik. Selain itu proses administrasi berupa tender pengadaan SAPRONAK harus bisa menekan biaya produksi agar hasil ternak bisa bersaing dengan peternakan lainnya.

Provinsi Aceh salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki fakultas kedokteran hewan yang sudah meluluskan banyak dokter hewan terampil dan bekerja professional dibidang peternakan. Kemudian salah satu bidang pada Dinas Peternakan Aceh adalah inkubator kader peternakan, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang peternakan. Dengan potensi sumber daya manusia yang kita miliki dan sumber daya alam yang memadai seharusnya Aceh bisa swasembada daging dan telur. Tetapi malah sebaliknya, Ketergantungan kita dengan daerah tetangga sudah sangat memprihatinkan.

Sudah saatnya Pemerintah Aceh melakukan industrialisasi bidang peternakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dengan tidak mengurangi kearifan lokal Provinsi Aceh. Kebutuhan hasil ternak di Aceh masih sangat besar, dan ini membuka peluang munculnya pengusaha pengusaha baru dibidang peternakan, dan bidang usaha peternakan yang berkaitan dengan pertanian seperti jagung dan dedak. Kemampuan Provinsi Aceh sebagai daerah otonom untuk mengembangkan sentra peternakan sangat mungkin, tinggal bagaimana pemerintah daerah mengelola potensi peternakan dengan baik, dan kesadaran bersama semua pihak atau insan peternakan untuk memajukan dunia peternakan di Provinsi Aceh.

Penulis adalah Alumni Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro dan Sekretaris Ikatan Alumni Universitas Diponegoro Aceh

Komentar

Loading...