Unduh Aplikasi

Hendra: PMK 35 Tahun 2020 Merupakan Pengkhianatan terhadap UUPA

Hendra: PMK 35 Tahun 2020 Merupakan Pengkhianatan terhadap UUPA
Hendra Budian. Foto; Ist

BANDA ACEH - Pemerintah telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Wabah pandemi ini tidak saja menyangkut masalah kesehatan, tapi juga berpengaruh negatif terhadap kinerja perekonomian nasional.

Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terbitnya Perpu ini memaksa pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN tahun anggaran 2020.

Implikasi nyata, dari penyesuaian postur APBN juga berdampak pada berkurangnya penerimaan Aceh yang bersumber dari Dana Transfer Daerah. Penelusuran media ini, ada 3 sumber penerimaan Aceh yang merupakan dana transfer daerah mengalami penyesuaian sehingga menjadi faktor berkurangnya penerimaan Aceh.

Sumber penerimaan Aceh yang paling besar berkurang yaitu penerimaan Aceh dari Dana Otonomi Khusus yaitu sebesar Rp 819 miliar, dimana semula Rp 8,374 trilyun menjadi 7,555 trilyun. Berkurangnya penerimaan DOK Aceh ini akibat penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) yang semula Rp 418,7 trilyun menjadi Rp 377,7 trilyun.

Selanjutnya penerimaan Aceh yang bersumber dari Dana Tambahan Bagi Hasil (DTBH) Migas Aceh sebesar Rp 281,1 miliar yang semula Rp 481 miliar menjadi Rp 199,2 miliar. Beikutnya pemerimaan Aceh yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 164,8 miliar yang semula Rp 2,126 trilyun menjadi 1,961 trilyun.

Berkurangnya sumber utama penerimaan Aceh dari dana transfer daerah ini mengakibatkan sedikitnya Aceh kehilangan penerimaan sebesar Rp 1,265 trilyun.

Baca: Setelah Penyesuaian, Aceh Kehilangan Penerimaan 1,4 Triliun

Sumber lain media ini juga menyebutkan bahwa penerimaan Aceh yang bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) terutama pajak bea balik nama (BBNKB), pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar minyak, serta pajak air permukaan akan berkurang paling sedikit Rp 200 miliar. Dengan demikian maka pendapatan Aceh pada APBA tahun 2020 akan berkurang paling sedikit Rp 1,465 trilyun.

Kondisi ini menjadi perhatian Wakil Ketua DPRA dari partai Golkar Hendra Budian. Hendra menyampaikan bahwa berkurangnya penerimaan Aceh ini mengakibatkan banyak kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBA tahun 2020 mengalami penundaan bahkan tidak bisa dilaksanakan.

“Berkurangnya penerimaan Aceh ini sangat signifikan, hal ini menjadi tekanan yang sangat berat bagi APBA, konsekuensinya banyak kegiatan yang ditunda bahkan batal,” ungkap wakil ketua DPRA ini.

Menurut Hendra, tidak hanya kegiatan di APBA yang tersampak tapi juga dana transfer ke kabupaten dan kota terutama Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan Dana Tambahan Bagi Hasil (DTBH) Migas akan berkurang.

“Jadi hal ini juga berdampak pada dana transfer ke kabupaten dan kota, terutama yang bersumber dari DOKA dan DTBH Migas,” lanjut Hendra.

Lebih lanjut Hendra menjelaskan bahwa tekanan APBA kali ini bukan saja disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dari dana transfer daerah, tapi juga dengan adanya dana realokasi dan refocusing sebesar Rp 1,7 trilyun yang dialokasikan untuk penanganan kesehatan, dampak terhadap ekonomi maupun program jaring pengaman sosial.

“Usulan Refocusing pemerintah Aceh sebesar Rp 1,7 trilyun untuk penanganan dampak Covid-19 saja sudah mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan, tambah lagi penerimaan kita berkurang sebesar Rp 1,4 trilyun,” ungkapnya lagi.

Terakhir beliau menyampaikan hal yang sangat penting terkait terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pemgelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Dan Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Menurut Hendra, PMK ini sangat merugikan Aceh terutama pasal 36 ayat (4) yaitu penyaluran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur (DIT) dilakukan dengan memperhitungkan sisa DOK dan DTI di rekening kas umum daerah (RKUD) pada akhir tahun anggaran sebelumnya.

“PMK ini sangat merugikan Aceh, dimana pasal 36 ayat empat, SILPA dana otonomi khusus Aceh tahun 2019 menjadi faktor pengurang dana otonomi khusus Aceh yang diterima pada tahun 2020 ini,” kata Hendra.

Dia menjelaskan bahwa jika SILPA Aceh setelah diaudit oleh BPK berjumlah Rp 1 trilyun, maka DOK Aceh tahun 2020 yang akan diterima bukan Rp 7,555 trilyun tapi hanya Rp 6,555 trilyun.

“jadi begini, setelah diaudit BPK SILPA 2019 Rp 1 trilyun, maka DOK Aceh yang diterima Aceh tahun ini bukan Rp 7,5 trilyun tapi hanya Rp 6,5 trilyun,” jelas wakil ketua DPRA ini lagi.

Menurut Hendra, PMK ini tidak saja sangat merugikan tapi bentuk pengkhianatan pemerintah pusat terhadap amanat UUPA, oleh karenanya ia akan mengajak pimpinan dan anggota DPRA bersama pemerintah Aceh akan melakukan upaya perlawanan agar pasal 36 ayat 4 ini dihapus.

“saya akan mengajak pimpinan DPRA serta anggota DPRA bersama-sama pemerintah Aceh untuk melakukan perlawanan atas PMK ini, ini bukan saja merugikan Aceh tapi juga bertentangan dengan amanat UUPA,” pungkas Hendra.

Komentar

Loading...