Unduh Aplikasi

Hendra Budian: Otonomi Khusus Jantungnya UUPA, Pemanfaatan Dana Otsus Harus Dijaga

Hendra Budian: Otonomi Khusus Jantungnya UUPA, Pemanfaatan Dana Otsus Harus Dijaga
Hendra Budian (mengenakan baju Rompi) bersama Zulfikar Ahmad dan Fauzan Azima dalam diskusi Publik Sabtuan di Bayakmi Cafe. Foto AJNN/Fauzi Cut Syam.

ACEH TENGAH - Wakil Ketua DPR Aceh, Hendra Budian mengatakan, jantungnya Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) adalah Otonomi Khusus (Otsus). Terkait Otsus, maka ada dana Otsus. Dana Otsus untuk Aceh baru jalan pada tahun 2007, hal ini dikarenakan pengesahan UUPA terjadi pada bulan Juli 2006. Pada tahun 2007 baru direalisasikan transfer dana Otsus.

Hal ini disampaikan oleh Hendra Budian dalam diskusi Publik "Sabtuan" yang diselenggarakan koordinator LSM Jang-Ko, Maharadi di Bayakmi Caffe, pada Sabtu (22/8/2020). Tema yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah " Bedah UUPA dalam konteks Kekhususan Aceh". Selain menghadirkan Hendra Budian turut juga hadir mantan Panglima GAM Wilayah Linge, Fauzan Azima dan Zulfikar Ahmad yang merupakan birokrat dari Bener Meriah.

Hendra mengulas, Selama 15 tahun ini dana Otsus untuk Aceh jumlahnya 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, kemudian baru 1 persen lagi yang akan diberikan dari 2022 ke 2027. Dengan asumsi pada saat itu, Aceh sudah punya "Kemandirian ekonomi" yang cukup baik. Sejak tahun 2005 sampai 2009 ada sekitar 90 triliun rupiah uang berputar di Aceh dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga anggarannya dobel.

"Sebagai orang yang mengadvokasi UUPA dan hari ini mengimplementasikan UUPA tersebut dilegislatif, saya ingin mengatakan hal pesimis jauh lebih besar. Namun kita tidak boleh berdiri di situ. Harus ada kreasi dan inovasi baru yang harus kita rumuskan untuk mengatasi sekelumit masalah yang ada," ujar Hendra Budian.

Hendra menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang membahas anggaran untuk tahun 2021, hampir 70 triliun yang yang berada di Aceh. Menurut Hendra, garis besar dana Otsus, yaitu infrastruktur, kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial/keistimewaan Aceh.

Hendra juga menyampaikan kalau dari 70 triliun tersebut, 40 persennya merupakan transfer langsung ke kabupaten/kota. Pemerintah Aceh mengelola 60 persen 40 persen lagi dikelola kabupaten/kota. Kecuali, menurut Hendra tahun 2017, karena ada Pergub, maka dikelola sepenuhnya oleh provinsi. Artinya selama 12 tahun, 40 persen dari 70 persen dana tersebut beredar di kabupaten kota.

"Sebagai contoh, tahun 2020 dari 8 trilliun dana Otsus Aceh, 2,980 triliun itu di kabupaten/kota. Kalau kita mau fair, angka kemiskinan itu ada di Kabupaten, kota, kecamatan dan desa. Menurut saya kesalahannya adalah tidak terintegrasinya pembangunan. Padahal dana otsus ini dalam rangka pembangunan," ujar Hendra.

Hendra juga mengungkapkan bahwa saat ini DPR RI sedang bicara dana Otsus Papua, dana Otsus Papua akan habis pada tahun 2021. Dari diskusi eksternal dan liar, dana Otsus Papua akan dilanjutkan.

"Saya bisa memahami kenapa Papua dilanjutkan Otsusnya karena masih ada OPM, lalu bagaimana dengan Aceh. Untuk itu kita perlu kreativitas dan inovasi tanpa perlu ada konflik lagi," ujar Hendra.


Kilas balik UUPA menurut Hendra Budian

Dalam diskusi yang sama Hendra Budian menyampaikan bahwa Ada historis terkait UUPA. Undang-undang ini lahir dari banyak rahim, pertama dari unsur kampus, drafter UU versi akademik ini lahir dari tiga kampus yaitu Unsyiah, IAIN (UIN) Ar Raniry dan Unimal. Kedua dari rahim Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan yang ketiga lahir dari beberapa kelompok masyarakat sipil pada saat itu.

Bicara UUPA, menurutnya juga sama seperti membahas UUD 1945, hal ini karena banyak hal masuk ke UUPA. Sehingga dulu pada awal - awal diskusi, pihaknya menerjemahkan sebagai "Konstitusi" Aceh. Hendra juga mengungkapkan kalau dirinya saat itu turun ke Bener Meriah dan Aceh Tengah untuk melakukan sosialisasi draft UUPA.

"Namun saat itu tahun 2005 sampai 2006 gerakan pembentukan provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) gaungnya jauh lebih besar dari UUPA itu sendiri," ujar Hendra.

Politisi Partai GOLKAR tersebut mengatakan ketika berbicara UUPA versi orang Gayo, maka banyak sekali absennya, pemikiran orang Gayo tidak banyak masuk dalam UUPA. Dirinya malah pernah diusir oleh salah seorang pejabat di daerah dataran tinggi Gayo. Saat itu malah Hendra tidak diizinkan sosialisasi. Padahal dia dan teman-temannya saat itu menampilkan draft UUPA versinya kampus, Pemerintah Aceh dan Republik Indonesia.

"Saya juga kaget, karena baru kali ini di Gayo bicara UUPA, ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi saya, karena saya tidak melihat sebelum ini ada kebutuhan kita di Gayo terhadap UUPA, kecuali administrasi pemerintahan," ujarnya.

Kebutuhan UUPA hanya untuk administrasi pemerintahan disebabkan karena keperluan seperti pengusulan Sekda, tapi dalam kehidupan sosial tidak banyak yang didiskusikan, hal ini disebabkan oleh seruan ALA pada saat itu jauh lebih kencang dari UUPA ketimbang kepentingan politik kita mengadvokasi UUPA itu sendiri. Ini fakta sejarah.

Sementara itu Fauzan Azima dalam diskusi tersebut lebih banyak membahas tentang kondisi lingkungan dan bagaimana keberadaan UUPA ini bisa menjaga kelestarian alam dan hutan di Aceh terutama kawasan Leuser. Sedangkan Zulfikar Ahmad mengulas tentang kondisi petani dan pelaku tata niaga kopi ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan berefek pada petani Kopi Arabika Gayo di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut juga dihadiri lebih dari 30 orang aktivis, mahasiswa dan LSM yang ada di Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Komentar

Loading...