Unduh Aplikasi

Hendra Budian: Kita Bukan Mempercepat Pilkada, Tapi Sesuai UU

Hendra Budian: Kita Bukan Mempercepat Pilkada, Tapi Sesuai UU
Hendra Budian. Foto: AJNN/Indra Wijaya

BANDA ACEH - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Hendra Budian mengatakan terkait penetapan tahapan Pilkada Aceh serentak 2022 bukan mempercepat pilkada dilaksanakan, tetapi menjalankan perintah Undang-undang No 11 tahun 2006.

"Ini tidak ada upaya kita untuk mempercepat pilkada dilaksanakan," kata Hendra kepada wartawan di Ruang Komisi I DPRA, Rabu (20/1/2021).

Sebab lanjutnya, pelaksanaan pilkada tepat waktu ini, sesuai dengan amanah undang-undang.

"Kita ada legal standing dan kita mau merasionalisasikan itu," ucapnya.

Ia mengatakan hal tersebut karena ada kekhawatiran, dan cara pandang yang berbeda terkait pelaksanaan pilkada serentak itu.

"Nah jadi yang ingin kita lakukan hari ini, kita berpikir positif dulu dan kita mau merasionalisasikan dulu dengan instansi terkait," jelasnya.

Karena menurut Hendra, pelaksanaan pilkada itu lebih kepada menjalankan amanah undang-undang dan sebagai bentuk interprestasi terhadap kekhususan dan keistemewaan Aceh.

Ia menambahkan, pihaknya mengapresiasi KIP Aceh yang sudah bekerja keras dalam penetapan putusan tahapan pilkada 2022.

"Sebagai lembaga politik, DPRA menerima dan kita sepakat apa yang dilakukan oleh kawan-kawan KIP Aceh," ungkapnya.

DPRA juga juga akan segera melakukan koordinasi dengan Mendagri, KPU RI dan Komisi II DPR RI untuk menyelaraskan cara pandang terhadap penyelenggaraan pilkada di Aceh.

"Mungkin dalam waktu dekat kita akan segera melakukan koordinasi dengan Mendagri," pungkasnya.

Komentar

Loading...