Unduh Aplikasi

REFLEKSI 15 TAHUN PERDAMAAN ACEH DAN HUT RI-75

Hendra Budian Ajak Semua Elemen Terlibat Aktif dalam Pemenuhan Hak-hak Korban Konflik

Hendra Budian Ajak Semua Elemen Terlibat Aktif dalam Pemenuhan Hak-hak Korban Konflik
Foto: Ist

BANDA ACEH - Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian mengajak semua elemen untuk terlibat aktif dalam upaya pemenuhan hak-hak korban konflik di Aceh melalui peran-peran strategisnya. Hal ini untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh korban konflik dan perempuan di Aceh.

Menurutnya semua pihak juga perlu mendukung untuk segera diinisiasi rancangan qanun tentang reparasi korban untuk memastikan hak-hak korban konflik terpenuhi.

Pernyataan Hendra Budian ini disampaikan saat diskusi virtual Flower Aceh tentang “Refleksi 15 tahun perdamaian Aceh dan HUT ke-75 RI yang diselenggarakan oleh Flower Aceh bersama Permampu, Millenials Empowerment, IMAPA JAYA, Balai Syura, PUSHAM Unsyiah dan jaringan LSM di Aceh pada Sabtu (15/8) lalu.

"Terkait dukungan terhadap pemenuhan hak perempuan, saya akan terus berupaya melalui fungsi legislatif yang saya punya," ujar pria juga politisi partai Golkar tersebut.

Dalam diskusi itu, kembali diulas terkait proses perdamaian Aceh. Perdamaian itu sendiri ditandai dengan penandatanganan MoU perjanjian damai antara pihak Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Namun sampai dengan usia 15 tahun perdamaian Aceh, masih saja menorehkan luka bagi korban konflik di Aceh, sebab banyak diantara mereka belum mendapatkan hak-haknya.

Lembaga Paska Aceh yang juga salah satu yang peserta diskusi tersebut mencatat sebanyak 330 kasus korban konflik yang diserahkan ke KKR Aceh belum mendapatkan penanganan oleh pemerintah.

Korban yang mereka dampingi ini belum mendapatkan apapun, termasuk pemulihan. Apalagi kasus kekerasan seksual. Kasus ini malah tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah, para korban bahkan justru mendapatkan cibiran dari pihak-pihak tertentu.

"Selain itu untuk kasus tahanan politik yang harus menebus diri dengan puluhan mayam emas untuk keluar dari tahanan, sampai sekarang masih terhutang. Inilah nasib para korban yang mengharapkan keadilan, kepastian dan pemulihan. Lalu kemana hak mereka?," tanya Direktur PASKA Aceh Farida Haryani.

Selain persoalan terkait hak korban, Penerima penghargaan N-Peace, Suraiya Kamaruzzaman menilai tidak ada pengakuan dan apresiasi terhadap perempuan penyintas dan perempuan yang menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarga dan komunitasnya di masa konflik.

“Banyak perempuan tangguh yang berkontribusi sejak masa konflik sampai hari, namun kiprahnya tidak terbaca, harusnya ada peran pemerintah untuk hal ini selain harus segera mengesahkan Rencana Aksi Daerah tentang pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak di situasi konflik sosial sebagai acuan bersama," ujar Suraiya.

Sementara itu, Feri Kusuma dari KontraS menilai momen perayaan MoU Helsinki sebagai sarana untuk mengingat sejarah kelam tentang duka, air mata dan darah yang tumpah akibat konflik kekerasan yang berdampak terhadap pelanggaran HAM dalam berbagai dimensi, baik dimensi hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial budaya.

Semua orang menurut Feri Kusuma harus belajar dari sejarah kelam di masa konflik di Aceh dan mengambil pembelajarannya. Hal ini harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada generasi selanjutnya. Refleksi tersebut juga harus diaktualisasi dalam bentuk tindakan nyata untuk membangun Aceh yang lebih baik, yang memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

“Aceh punya modalitas untuk mewujudkan perdamaian yang berkeadilan, bahkan bisa menjadi contoh baik penanganan masalah HAM dan pemenuhan hak-hak korban bagi nasional, bahkan internasional," ujar Feri Kesuma

Hal itu baru bisa terwujud menurut Feri, apabila modalitas tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh stakeholder, baik para korban, masyarakat sipil, mahasiswa, generasi muda, para pengambil kebijakan di eksekutif dan legislatif untuk membangun Aceh.

Pada diskusi yang sama, Jurnalis AJI, Adi Warsidi mengingatkan agar pengetahuan tentang damai terus digaungkan dan diteruskan kepada generasi muda. Menurut Adi Warsidi, generasi muda harus didorong untuk tahu sejarah Aceh dan ambil bagian mengisi perdamaian.

Hal lain juga dikemukakan Bayu Satria mewakili kelompok muda di Aceh. Bayu mengharapkan adanya edukasi narasi damai kepada generasi muda sebagai bekal catatan penting akan sejarah konflik masa lalu.

“Narasi damai Aceh tidak bisa dihasilkan lewat pesan manipulatif, untuk itu perlu adanya damai secara konkrit melalui proses rekonsiliasi yang berpihak pada korban," ujar Bayu dari Youth Leader Millenials Empowerment.

Dari Diskusi tersebut ada tiga rekomendasi penting yang mereka hasilkan, yaitu

1. Mendorong lahirnya kebijakan tentang reparasi korban untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak-hak korban konflik.

2. Memperkuat Konsolidasi gerakan lintas elemen untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban konflik dan perempuan di Aceh.

3. Meningkatkan literasi tentang sejarah konflik dan pembelajaran kepada generasi muda agar perjuangan menuju damai tidak terputus.

Komentar

Loading...