Unduh Aplikasi

Heboh, CV Operasi Fajar Berubah Jadi CV Operasi Payudara di Laman LPSE Aceh Jaya

Heboh, CV Operasi Fajar Berubah Jadi CV Operasi Payudara di Laman LPSE Aceh Jaya
Screenshot lama resmi website LPSE Aceh Jaya.

ACEH JAYA - Pengguna media sosial (medsos) dihebohkan dengan tampilan website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Jaya yang secara cepat beredar di sejumlah medsos.

Pada laman website terlihat jelas dengan judul paket Bangunan Pelindung Bak Ekualisi dan Perpisahan IPAL RSUD paket tahun 2014 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 528. 000.000.

Didalam halaman tersebut dicantumkan bahwa nama pemenang paket tersebut adalah CV Operasi Payudara dengan alamat Gampong Puko Teunom, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, Intan Jaya (Kab) Papua.

Kepala Unit Layanan Pengadan (ULP) Kabupaten Aceh Jaya Reza Pahlevi yang dikonfirmasi AJNN, Selasa (16/7) membenarkan jika ada terjadi perubahan pada salah satu nama perusahaan di website resmi LPSE yang sebelumnya bernama CV. Operasi Fajar kini berubah menjadi CV. Operasi Payudara.

"Benar ada berubahnya salah satu nama perusahaan di website kami dengan nama sebelumnya CV. Operasi Fajar menjadi CV. Operasi Payudara dan itu kami ketahui sesudah beredar akun medsos," ungkap Reza.

Pihaknya juga mengaku jika persoalan itu sudah dikoordinasikan dengan pihak pusat untuk dikroscek.

Namun setelah di cek ditemukan jika CV tersebut sebenarnya terdaftar di LPSE Provinsi Aceh pada tahun 2012 yang statusnya sebagai penyedia, bukan terdaftar di Aceh Jaya sehingga kewenangannya ada di Provinsi Aceh.

"Jadi perusahaan tersebut saat melakukan regrestasi pertama di LPSE provinsi dan untuk perubahan nama perusahaan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan dari pihak verifikator," sebutnya.

Sementara itu, pihaknya juga memastikan jika Sofwer LPSE Aceh Jaya tidak diretas oleh oknum hacker, tapi hanya diganti nama oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kami juga tidak berani menduga-duga namun bisa kami sampaikan, jika perubahan tersebut bisa di lakukan dengan persetujuan verifikator," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan jika persoalan ini akan dilaporkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat atas persetujuan provinsi, karna wewenang tersebut ada di pihak provinsi dan pihaknya di kabupaten hanya mengikuti arahan.

"Kami menduga kejadian ini ada upaya menjatuhkan kredibilitas LPSE Aceh Jaya oleh oknum tertentu agar terkesan buruk di mata masyarakat," pungkas Reza.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...