Unduh Aplikasi

Hebat Tapi Punah

Hebat Tapi Punah
Ilustrasi: smithosian

RAPAT pimpinan Partai Aceh memberikan kesempatan sekali lagi kepada Muzakir Manaf, sang ketua umum, maju pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2022. Kali ini, partai juga membatasi posisi calon wakil gubernur hanya untuk kader Partai Aceh. 

Partai ini memang harus belajar dari kekalahan pada Pilkada 2017. Sebagai pemegang suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Partai Aceh gagal mengantarkan pasangan Muzakir Manaf dan TA Khalid--nama ini adalah Ketua Partai Gerindra Aceh--sebagai pemenang. Suara mereka masih kalah dari pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah. 

Padahal pada pemilihan sebelumnya, Partai Aceh mampu menyingkirkan Irwandi, yang datang ke medan pilkada berstatus incumbent, saat mengusung Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf. Ternyata, Irwandi tak berdaya dan terpaksa menunggu lima tahun untuk duduk lagi di singgasana Gubernur Aceh. 

Partai Aceh memang memiliki kesempatan untuk menentukan pasangan sendiri pada pilkada nanti. Meski mengalami penurunan jumlah kursi di DPR Aceh, dari 29 menjadi 18, Partai Aceh masih dapat melenggang di Pilkada 2022 tanpa harus bergantung pada partai politik lain. 

Tapi sebagai partai politik lokal yang lahir sebagai buah dari perjanjian damai, Partai Aceh harusnya berani tampil beda. Terutama dengan mengusung politikus muda untuk tampil pada Pilkada 2020 di seluruh daerah di Aceh. Termasuk juga sebagai calon wakil Mualem. 

Salah satu pembelajaran politik yang dapat dilakukan Partai Aceh adalah dengan membangun koalisi yang solid di Aceh. Dan ini hanya bisa dilakukan jika kaderisasi di Partai Aceh berjalan dengan baik. Di daerah-daerah, Partai Aceh harus berani mengambil sikap moderat. Terutama untuk menyaring kader partai terbaik sebagai calon kepala daerah. 

Meski didirikan oleh bekas kombatan GAM, Partai Aceh adalah partai politik yang harus memiliki semangat masyarakat sipil yang jauh dari pola-pola militeristik. Partai Aceh harus mampu menyesuaikan diri dengan zaman agar tak tergilas. Para pemimpin Partai Aceh harus belajar mendengar suara dari luar ketimbang suara yang mendengung di telinga sendiri. 

Pola-pola lama dalam penentuan kandidat kepala daerah harus ditinggalkan. Terutama saat seorang kandidat harus mendapatkan restu dari pimpinan utama. Akhirnya, kandidat yang dikehendaki masyarakat terpaksa tersingkir karena yang mendapat restu adalah calon yang dielus Mualem. 

Jumlah kursi di parlemen yang terus menurun, baik di DPR Aceh atau di daerah-daerah, seharusnya jadi alarm yang mengingatkan seluruh pengambil kebijakan di Partai Aceh untuk mampu membaca kondisi rill, tanpa dibutakan oleh semangat feodalisme. Tanpa perubahan, Partai Aceh bakal menjadi dinosaurus; hebat tapi punah.

Komentar

Loading...