Unduh Aplikasi

Hasil Laporan Pansus Migas DPRK Aceh Utara Gagal Fokus

Hasil Laporan Pansus Migas DPRK Aceh Utara Gagal Fokus
Gedung DPRK Aceh Utara. Foto: Ist

ACEH UTARA - Hasil kinerja panitia khusus tentang minyak bumi dan gas (Pansus Migas) DPRK Aceh Utara menjadi sorotan sejumlah kalangan, salah satunya Lembaga Integrity. Pasalnya, Pansus yang bekerja sejak Februari dengan kucuran anggaran Rp 250 juta itu bahkan tidak mampu menyentuh persoalan mendasar dari tata kelola migas dan pendanaan yang bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR).

“Laporan itu seperti dibuat yang sumbernya dari google. Tebalnya 32 halaman, isinya banyak sejarah saja. Bahkan laporan itu tak bisa menunjukan sebenarnya berapa besar dana CSR dari perusahaan migas di Aceh Utara dan disalurkan ke sektor apa saja,” kata Sekretaris Jenderal Lembaga Integrity, Masriadi Sambo, Kamis (22/8).

Setelah membaca laporan dan kerja Pansus itu, sambung Masriadi, publik patut menertawakan sekaligus mengucapkan kata perihatin atas kinerja wakil rakyat Aceh Utara.

“Jika segitu laporan, tak butuh waktu enam bulan bekerja. Cukup sejam dua jam di depan komputer terhubung ke internet, selesai laporan dengan kualitas jenis itu. Dan memperihantikan sekali Pansus itu butuh dana Rp 250 juta,” katanya.

Dia menilai aneh mengapa hanya menyebut PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dalam laporan tersebut dan tidak menyingung perusahaan migas lainnya yang beroperasi di Aceh Utara seperti Zaratex NV dan ENI.

“Pansus kan menyeluruh, kalau sekedar untuk meminta keterbukaan PHE, itu kelasnya cukup dapat dengar pendapat. Ini pansus benar-benar gagal fokus,” ujar Masriadi.

Sebelum, tim Tim Pansus Migas DPRK Aceh Utara menyerahkan 11 rekomendasi kepada Plt Gubernur, Nova Iriansyah. Dalam laporannya, pansus meminta Pemerintah Aceh dan Pertamina Hulu Energi (PHE) NSP, bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan diseputaran perusahaan penghasil Migas Aceh Utara tersebut.

Menurut mereka carut-marut pencemaran limbah mercuri hingga sampai saat ini masih menjadi persoalan dan belum tertanggulangi dipemukiman penduduk sekitar area perusahaan exploitasi Migas PHE, dulunya Exxon Mobil Oil.

Ketua Pansus Migas DPRK Aceh Utara Tgk Junaidi mengatakan, ketidakpedulian perusahaan Migas terhadap kondisi kesehatan masyarakat lingkungan dengan potensi pencemaran limbah, menjadi sebuah persoalan yang berimbas pada tatanan kehidupan masyarakat dalam faktor ekonomi.

"Imbas yang dimaksud selain bagi masyarakat juga untuk para petani yang kerap gagal panen karena banjir luapan buangan air saluran pipa gas di seputaran area claster perusahaan," ujarnya.

Politisi Partai Aceh itu juga menyampaikan, melalui penyaluran dana CSR bagi warga lingkungan seharusnya mampu memperkecil angka kemiskinan, namun justru malah meninggalkan dampak negatif bagi masyarakat lingkungan.

Menurutnya, adapun wilayah kerja ekploitasi perusahaan Migas di Aceh Utara menaungi Kecamatan Syamtalira Aron, Matangkuli, Tanah Luas, Nibong, Paya Bakong, Cot Girek serta kecamatan Langkahan.

Selain itu, Tim Pansus Migas juga meminta Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti perpanjangan kontrak model cost rocovery.

"Tim Pansus juga akan menyerahkan 11 rekomendasi kepada Plt Gubernur Aceh, salah satunya meminta dibentuknya Tim advokasi serta pengelolaan sumber daya alam," kata Junaidi.

Komentar

Loading...