Unduh Aplikasi

Hasil Asesmen TWK, 75 Orang Pegawai KPK Tidak Memenuhi Syarat

Hasil Asesmen TWK, 75 Orang Pegawai KPK Tidak Memenuhi Syarat
Konferensi pers KPK. Foto: Screenshot Live streaming YouTube KPK.

JAKARTA - Setelah sempat menimbulkan polemik dalam beberapa hari terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara  (ASN) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. 

Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pointer keterangan pers yang disampaikan kepada AJNN, Rabu (5/5/2021) mengatakan bahwa hasil Asesmen yang dilakukan BKN RI terhadap 1.351 pegawai KPK diperoleh hasil yaitu Pegawai yang Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 1.274 orang dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 75 orang. Sedangkan Pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang. 

Ali menjelaskan bahwa sesuai dengan keputusan rapat seluruh Pimpinan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural dilingkungan KPK hari ini, disimpulkan bahwa    Sekretaris Jenderal (Sekjend) KPK akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan terhadap hasil asesment TWK untuk disampaikan kepada pegawai yang dinyatakan Memenuhi Syarat maupun Tidak Memenuhi Syarat. 

Selanjutnya KPK akan melakukan koordinasi dengan KemenPANRB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS. 

"Selama belum ada penjelasan dari KemenPAN RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS," ujar Ali Fikri.

Ali Fikri juga menjelaskan, bahwa KPK sampai saat ini tidak pernah menyatakan melakukan pemecatan terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sampai dengan keputusan lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan terkait ASN.  
      
Menurut pihak KPK rangkaian asesmen diyakini akan menambah kuat akar komitmen dan integritas setiap individu di Anti Rasuah tersebut.  
 
"Individu-individu yang akan menjadi motor penggerak utama lembaga, menentukan bagaimana marwah dan wajah lembaga kedepan. Karena sangatlah mustahil bekerja sendiri di KPK yang tugasnya memberantas korupsi diseluruh negeri," ujar Ali.
 
Kemudian KPK meyakini bahwa segenap anak bangsa yang telah bergabung dalam lembaga anti-rasuah selama ini, akan terus menjaga amanah rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan memberantas dimanapun tindak pidana korupsi terjadi. 
 
Lebih lanjut Ali menjelaskan bahwa sepanjang tanggal 18 Maret sampai 9 April 2021, KPK bekerjasama dengan BKN RI telah berhasil melakukan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai, dimana 2 orang diantaranya tidak hadir pada tahap wawancara. 
 
Pelaksanaan asesmen yang bekerjasama dengan BKN RI kata Ali, telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. 
 
Selain itu pelaksanaan asesmen TWK oleh KPK untuk pengalihan status pegawai menjadi ASN merupakan sebuah amanat dari Undang-undang yaitu Undang Undang No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK No.1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. 
 
Berdasarkan landasan hukum tersebut maka, syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen TWK untuk menjadi ASN adalah pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah.
Kedua tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan, dan ketiga memiliki integritas dan moralitas yang baik. 
 
"BKN RI dalam pelaksanaan asesmen TWK pegawai KPK juga melibatkan banyak unsur instansi, sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan objektivitas pada seluruh proses penyelenggaraan," ungkap Ali Fikri.
 
Adapun aspek-aspek yang diukur dalam asesmen TWK pegawai KPK oleh BKN RI bersama instansi lainya adalah, pertama aspek integritas.bIntegritas dimaknai sebagai konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara, serta bersikap jujur.

Kedua adalah aspek netralitas ASN. Netralitas ASN dimaknai sebagai tindakan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dan ketiga anti radikalisme. Anti radikalisme dimaknai sebagai sikap tidak menganut paham radikalisme negatif, memiliki toleransi, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip konservatif atau liberalisme yang membahayakan dan yang menyebabkan disintegritas. 

Kemudian Ali Fikri juga menjelaskan bahwa instansi pemerintah yang terlibat bersama BKN RI dalam pelaksanaam asesmen TWK pegawai KPK antara lain, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 
 
"Seluruh instansi pelaksana asesmen telah melalui proses penyamaan persepsi dengan BKN RI melalui rangkaian “Rapat Internal Bersama Unit Terkait Guna Mempersiapkan Asesmen”," ungkap Ali Fikri.

Lima instansi pelaksana asesmen TWK pegawai KPK bersama BKN RI terbagi dalam 3 kelompok peran. Pembagian peran 5 instansi sebagai berikut.: 

Kelompok pertama yang terdiri dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Strategis TNI berperan dalam pelaksanaan Tes Indeks Moderasi Bernegara-(68) dan Integritas.

Kelompok kedua Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) berperan  dalam pelaksanaan Profiling. Ketiga yang berisi Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) berperan dalam pelaksanaan wawancara pegawai KPK.

Ali juga menjelaskan bahwa BKN RI bersama BIN, BNPT, BAIS, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat menjadi tim observer hasil asesmen TWK pegawai KPK. 
 
Rangkaian asesmen TWK telah terlaksana Tes Tertulis Indeks Moderasi Bernegara (IMB) dan Integritas pada tanggal 9 - 10 Maret 2021, dengan catatan, pelaksanaan susulan pertama pada tanggal 16 Maret dan pelaksanaan susulan ke dua pada tanggal 8 April 2021. 

Kemudian pelaksanaan profiling pada tanggal 9 sampai 17 Maret 2021. Lalu pelaksanaan wawancara pada tanggal 18 Maret - 9 April 2021 dengan catatan pelaksanaan susulan pertama tanggal 30 - 31 Maret 2021 lalu pelaksanaan susulan kedua tanggal 6 April 2021 dan pelaksanaan susulan ketiga tanggal 9 April 2021. 
 
"Pelaksanaan susulan dilakukan bagi pegawai yang berhalangan hadir seperti bertugas luar kota, selesai isolasi mandiri, atau dalam kondisi tidak sehat yang diketahui oleh KPK," ujar Ali Fikri.

Hasil asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan mengeluarkan dua kesimpulan hasil tes pegawai KPK  yaitu Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).  

Komentar

Loading...