Unduh Aplikasi

PEMERIKSAAN KPK TERKAIT KAPAL ACEH HEBAT

Hari ini KPK akan Periksa Azhari, Bustami, 2 Kabid Dishub serta Staf ULP 

Hari ini KPK akan Periksa Azhari, Bustami, 2 Kabid Dishub serta Staf ULP 
Ilustrasi. Foto: CNN Indonesia

BANDA ACEH - Setelah memeriksa bekas Kepala Dinas PUPR Aceh, Fajri dan lima Pejabat Utama pada Dinas Pehubungan  Aceh, hari ini tim penyelidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melanjutkan permintaan keterangan kepada bekas Kepala Bappeda Aceh, Azhari yang juga merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Selain Azhari, penyelidik KPK juga akan meminta keterangan kepada bekas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Bustami Hamzah, Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Deddy Lesmana selaku KPA lelang pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan pembangunan Aceh Hebat 1,2,3 serta Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda Dishub Aceh, Diana Devi selaku PPTK lelang pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan pembangunan Kapal Aceh Hebat 1.2,3. 

Dari dokumen yang diperoleh oleh  AJNN, KPK juga akan meminta keterangan kepada Staf ULP LPSE Aceh selaku Panitia Lelang Pemilihan Konsultan Perencanaan serta selaku Panitia  Lelang  Pemilihan Konsultan Pengawas Pembangunan Kapal Aceh Hebat 1,2,3.

Baca: Hari Ini KPK akan Periksa 6 Orang Terkait Proyek Kapal Aceh Hebat dan MYC

Permintaan keterangan ini sesuai jadwal direncanakan dimulai  pada  pukul 9.30 WIB pada Lantai 3 Kantor BPKP Aceh.

Kepada Azhari dan Bustami, tim penyelidik KPK meminta keduanya untuk membawa SK pengangkatan masing-masing sebagai Kepala Bappeda Aceh tahun 2017-2019 dan Kepala BPKA tahun 2018-2021, serta notulensi rapat pembahasan penganggaran pengadaan dan dokumen terkait penganggaran dan pembiayaan kapal Aceh Hebat 1.2,3. Termasuk dokumen daftar Proyek Multiyears di Provinsi Aceh tahun 2019-2021.

Sedangkan Deddy Lesmana dan Diana Devi agar masing-masing membawa SK pengangkatan dan dokumen terkait lelang pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan pembangunan Kapal Aceh Hebat 1,2,3.

Untuk Staf ULP LPSE Aceh selaku Panitia lelang masing-masing diminta untuk melengkapi diri dengan membawa dokumen lelang pemilihan penyedia jasa konsultasi perencanaan dan dokumen lelang pemilihan penyedia jasa konsultasi pengawasan pembangunan Kapal Aceh Hebat 1.2,3.

Baca: KPK Periksa Pejabat Dishub Aceh Selama Dua Jam Lebih di Banda Aceh

AJNN telah berusaha melakukan konfirmasi ikhwal rencana pemeriksaan oleh penyidik KPK tersebut kepada pihak yang akan diperiksa, yaitu Azhari dan Bustami melalui WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum membalas atau merespon upaya konfirmasi tersebut. Padahal pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan tersebut sudah centang dua.

Sebagaimana diketahui, KPK sudah memeriksa enam orang atas dugaan korupsi pada pengadaan Kapal Aceh dan MYC tersebut. Keenam orang yang sudah dimintai keterangannya pada hari Senin (21/6) kemarin, terdiri dari  lima pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh dan satu orang merupakan mantan pejabat eselon II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Adapun kelima pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan tersebut yaitu Teuku Faisal, selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, lalu Mahyus Syafril, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan tahun 2019, Muhammad Al Qadri, selaku KPA pengadaan tahun 2019-2020, Al Munawar, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan dan Ayu Erina, selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh. Sedangkan satu orang lagi merupakan mantan pejabat PUPR yaitu Fajri yang menjabat Kepala Dinas PUPR tahun 2018-2020.

Sekilas tentang Kapal Aceh Hebat 1, 2 dan 3 

Pemerintah Aceh melalui Dinas perhubungan pada tahun 2018 lalu telah melakukan perencanaan pembangunan kapal. Pembangunan kapal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, peningkatan konektivitas antar kepulauan, sektor pariwisata, dan logistik.  

Maka selanjutnya berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada tanggal 28 November 2018, melalui APBA TA 2019 dan 2020 (tahun jamak), telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan tiga kapal Aceh Hebat sebesar Rp 175 miliar.  

Baca: Ditanyai Terkait Pemeriksaan KPK, Pejabat Dishub Aceh Enggan Berkomentar

Adapun pemenang untuk kapal Aceh Hebat 1 (Pantai Barat - Simeulue) yaitu PT Multi Ocean Shipyard yamg beralamat di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau dengan nilai kontrak Rp73,9 milyar dari pagu Rp75 miliar. Lalu kapal  Aceh Hebat 2 (Ulee Lheue - Balohan), dimenangkan oleh PT Adiluhung Saranasegara Indonesia di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dengan nilai kontrak Rp59,78 miliar dari pagu Rp60 miliar.  Sedangkan kapal Aceh Hebat 3 (Singkil-Pulau Banyak) dimenangkan oleh PT Citra Bahari Shipyard dengan alamat Kota Tegal, Jawa Tengah dengan nilai kontrak Rp38 miliar dari pagu Rp40 miliar. 

Proses pelelangan ketiga kapal dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perhubungan RI dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Aceh belum memiliki pengalaman dalam pelelangan kapal dengan spesifikasi khusus. Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kementerian Perhubungan RI telah memiliki kompetensi untuk pembangunan kapal Ro-ro. Perencanaan terhadap ketiga kapal tersebut pun telah dilakukan pendampingan teknis dari kementerian.

Komentar

Loading...