Unduh Aplikasi

Harapan lama pada parlemen baru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sudah mensahkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR RI dan DPD RI asal Aceh pada 03 Mei 2014 di Jakarta. Hasil tersebut diapresiasi oleh banyak saksi partai politik, begitulah yang muncul dibeberapa media baik cetak maupun online.

Bahkan, rekapitulasi suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), yang ada di Aceh juga sudah selesai, tinggal pengumuman saja. Siapa yang dipercaya oleh masyarakat, untuk menjadi wakil rakyat selama 5 tahun kedepan.



Gugatan terhadap hasilpun muncul, banyak pihak yang beranggapan pemilu yang sudah berlangsung akan banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Semua orang memang punya hak yang sama di depan hukum, itulah yang sudah kita pahami bersama, silahkan gugat bila ditemukan kejanggalan dalam pemilu (itulah yang keluar dari mulut para penyelenggara pemilu baik ditingkat Nasional maupun lokal Aceh).

Masalah lama

Sering kita dengar, harapan baru untuk pemimpin baru. Penulis merasa kata yang cocok adalah; harapan lama, bagi pemimpin baru Aceh. Kenapa harapan lama, sebab persoalan Aceh belum berubah. Masalahnya tetap masalah lama, cuma bagaimana wakil rakyat Aceh untuk 5 tahun kedepan mampu merespon serta menyelesaikan pekerjaan rumah yang sudah menumpuk.

Untuk 13 orang DPR RI asal Aceh yang berada di Senayan, ditambah 4 orang perwakilan DPD Aceh, harusnya kedepan mampu bekerjasama dalam membangun Aceh masa depan, begitupula 81 orang DPRA Aceh, yang akan berkantor di Banda Aceh, pekerjaan rumah ini juga tidak luput bagi wakil rakyat di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Masayarakat Aceh, secara umum akan menilai kinerja mereka semua, apa yang akan mereka suarakan ditingkat parlemen, yang ditakutkan janji-janji kampayepun mulai dilupakan disaat berada dikursi “empuk” tersebut.

Rakyat sudah mulai bosan dengan statemen bukan kami (dewan kelompok A) yang tidak memperjuangkan, “masalahnya anggota partai lain tidak sepakat dengan rencana kami (dewan kelompok B),” atau para birokrasi yang kemudian memainkan peran untuk mengubah kebijakan tersebut. Inilah yang sering terdengar disaat kelompok masyarakat berdemo ke gedung terhormat, dan akhirnya masyarakat dibuat bingung dengan ulah aneh mereka. Padahal rakyat memilih mereka untuk berpikir, bukan balas pantun ataupun berpuisi tanpa makna perubahan situasi.

Pemilihan legislatif 2014, sudah memberikan bukti bahwa banyaknya incumbent yang tidak terpilih lagi, ini patut dijadikan pembejaran politik bersama. Terlepas apakah tidak terpilih mereka disebabkan karena adanya dugaan permainan “penyelenggara pemilu”, atau jangan-jangan mereka yang tidak terpilih lagi dianggap oleh rakyat tidak mampu bekerja. Hal ini dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih lanjut, agar kesimpulanmenentukan fakta, banyaknya incumbent yang gagal terpilih kembali, kenapa.?

 

Kebutuhan Mendesak

Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan besar wakil rakyat Aceh kedepan, disaat sudah dilantik menjadi wakil rakyat adalah; Pertama, Keberlanjutan perdamaian Aceh, usia perdamain kian tua, dan kian rapuh dengan berbagai gejolak yang mucul. Kekerasan pemilu tidak luput terjadi di Aceh pada tahun 2014. Pertayaan sederhana semua kita, apakah mental konflik akan terus berlanjut? Bila hukum tidak berjalan dengan normal di Aceh, keberlanjutan perdamaian di Aceh menjadi utama dalam pembangunan Aceh masa depan.

Lalu, mengertikah para wakil rakyat apa yang mesti mereka kerjakan, untuk mengawal proses damai ini. Dibutuhkan program kerja yang kongkrit untuk mengawal ini, beberapa hal yang patut menjadi pertimbangan para wakil rakyat kedepan; menyelesaikan berbagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA); memastikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, dengan segera menjalankan qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR Aceh), serta membentuk pengadilan HAM untuk kasus Aceh.

Selama ini kebijakan menyangkut penyelesaian masa lalu di Aceh, sudah kurang dibicarakan, sehingga timbulkah gerakan dari aktivis HAM untuk menggagas “Gerakan Melawan Lupa (GMP).”Kedua, Kemiskinan menjadi bahagian penting mandat wakil rakyat Aceh kedepan, otoritas yang berada ditangan wakil rakyat harus bisa memastikan penurunan angka kemiskinan Aceh, hal sederhana yang bisa dilakukan adalah setiap legislasi anggaran, benar-benar memperhatikan program pemberantasan kemiskinan.

Ketiga, Pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun perabadan bangsa. Semua orang pahami hal tersebut. Pendidikan di Aceh akan menjadi maju, disaat lembaga pendidikan, pendidik, maupun elemen pendukung lainnya sudah bekerja sebagaimana fungsinya. Legislatif juga merespon dengan kebijakan yang nyata dalam aspek ini, contoh hal kecil yang bisa dilakukan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap distribusi guru antara dikota maupun di gampong-gampong (daerah terpencil).

Selama ini daerah terpencil sering kekurangan guru, atau malah sang pengajar yang sering terlambat datang ke Sekolah, lantaran tempat tinggal yang jauh. Bukti nyata ini salah satunya ada di kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara, dimana dibeberapa sekolah guru terlambat hadir lantaran tempat tinggal guru yang jauh dari tempat sekolah.

Keempat, Penganguran, penyedian lapangan kerja serta upah yang layak mesti dipastikan oleh pemerintah, kita bisa analisa setiap penerimaan CPNS, peserta yang ikut dengan alokasi yang diterima sangat berbanding jauh, kenapa ini bisa terjadi? Jawaban sederhana banyak orang di Aceh tidak ada kerja atau malah “libido” menjadi CPNS di Aceh tumbuh berkembang dengan tiada pengendalian.

Kelima, Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kemiskinan, semakin baik tingkat pertumbuhan ekonomi maka angka kemiskinan makin sedikit, mengacu pada dokumen RPJM Aceh 2012-2017 tercatat misal ditahun 2011 angka kemiskinan Aceh masih berada 19.15%. Penduduk miskin Aceh kebanyakan berada di gampong (desa) dibandingkan daerah perkotaan, penduduk miskin yang berada dikota sebanyak 218.080 jiwa (13.69%) sedangkan penduduk miskin di gampong mencapai 864.900 jiwa (21.87%). Dengan kondisi ini, kebijakan pemerintah diharapkan memiliki fokus yang lebih besar dalam pengembangan gampong, guna menurunkan angka kemiskinan di Aceh.

Keenam, Reformasi birokrasi, berbicara “pelayan” atau malah ingin dilayani oleh masyarakat. Inilah yang sering disebut orang kepada para pengawai negeri di Aceh. Kadang kehadiran mereka ke kantor guna tanda tangan absen, agar bisa mendapatkan tunjungan prestasi kerja (TPK), bahasa lainnya tunjungan pura-pura kerja. Tingkat profesionalisme dan etos kerja PNS mesti dievaluasi segera.

Birokrasi kita sakit, maka sangat tepat sekali misalnya RPJM Nasional menempatkan Reformasi Birokrasi diurutan pertama untuk pembangunan kedepan.

Mari mulai menjadi wakil rakyat yang sebenarnya, sudah cukup rakyat memilih wakil yang bukan sebenarnya. Semoga!

OLEH MUHAMMAD USMAN
Fasilitator Sekolah Demokrasi Aceh Utara (SDAU), penggiat sosial yang tinggal di Aceh Utara.

 

 
Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...