Unduh Aplikasi

Hanya Kabupaten Pidie Yang Belum Sahkan APBK 2018

Hanya Kabupaten Pidie Yang Belum Sahkan APBK 2018
ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Sebanyak 21 kabupaten kota di Aceh telah mengesahkan anggaran pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) sebelum 31 Desember 2017.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh Jamaluddin saat dihubungi AJNN via selulernya, Rabu (3/1).

"Sedangkan Kabupaten Aceh Utara baru disahkan 2 Januari 2018. Lain halnya dengan Kabupaten Pidie yang hingga saat ini belum disahkan," kata Jamal

Namun, Jamaluddin tidak menyebutkan secara rinci penyebab Kabupaten Pidie belum mengesahkan APBK 2018 hingga hari ini.

Sebelumnya, Akademisi Hukum Universitas Syiah Kuala, Kurniawan S, SH, LLM mengatakan ketidaktepatan dalam menyusun dan menetapkan anggaran daerah dipastikan juga berdampak buruk bagi pemerintahan daerah karena akan turut terkena sanksi administratif. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana bunyi pasal 36 ayat (1).

Baca: Kurniawan: Sanksi atas Keterlambatan APBA Rugikan Aceh

"Adapun salah satu kategori pelanggaran administratif adalah dalam hal Kepala Daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahun. Jadi keterlambatan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam menetapkan APBA dan APBK sebelum dimulai tahun anggaran yakni 1 Januari 2018 masuk kategori pelanggaran administratif," kata Kuniawan.

Menurutnya saksi bagi kepala daerah dan wakilnya, anggota DPRD yang melakukan pelanggaran akan dikenakan langsung oleh Presiden sedang untuk level pemerintahan provinsi akan dilakukan oleh menteri. Adapun untuk level pemerintahan kabupaten/kota sanksi akan diberikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

"Tentu ini sesuai dengan kewenangannya setelah proses verifikasi secara teliti, objekif, dan didukung dengan data, informasi, serta dokumen yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud. Sesuai aturannya, saksinnya bisa berupa teguran tertulis, tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 sampai 6 bulan, penundaan evaluasi rancangan Perda, Pengambilahan kewenangan perizinan, Peniadaan atau pemotongan DAU dan dana bagi hasil, serta harus mengikuti program pembinaan khusus pemerintahan, pemberhentian sementara selama 3 bulan, atau tetap," kata Kurniawan beberapa waktu lalu.

Komentar

Loading...