Unduh Aplikasi

HAM, Negara-PolisiĀ 

HAM, Negara-Polisi 
Saifuddin Bantasyam. Foto: Ist

Oleh: Saifuddin Bantasyam

Kasus penembakan enam orang pengikut Habib Rizieq Shihab di jalan tol mendapat perhatian banyak pihak karena diduga ada pelanggaran HAM dalam kasus itu (dalam bentuk “unlawfull killing” atau “extrajudicial killing”).  Pihak Polri sudah menjelaskan beberapa kali ke publik bahwa tindakan kepolisian sudah terukur dan bahwa penembakan itu dilakukan karena mereka diserang lebih dahulu dengan senjata api dan dalam kerangka membela diri.  Namun sepertinya, puluhan lembaga nonpemerintah termasuk Komnas HAM, KontraS, IPW, LBH, dan bahkan PP Muhammadyah belum sepenuhnya dapat menerima penjelasan itu. Lembaga-lembaga ini, didukung oleh beberapa anggota DPR-RI meminta dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi pada malam itu. 

Sampai dengan tulisan ini dibuat, pada 10 Desember 2020, yang merupakan tanggal yang diperingati sebagai Hari HAM Internasional, belum ada keterangan resmi pemerintah apakah usulan pembentukan TPF itu akan diterima atau tidak. Moeldoko, Kepala Staf Kepresiden, hanya menyebut bahwa usulan itu akan disampaikan kepada presiden, dan salah satu staf KSP mengatakan bahwa pengusutan kasus itu sepenuhnya diserahkan kepada Polri. Perkembangan kasus itu kemudian, jika merujuk kepada liputan media massa cetak dan elektronik, sepertinya akan menjadi satu ujian tersendiri bagi Presiden Jokowi dan Polri. 

Kewajiban Negara

Dalam konteks pembangunan atau pemajuan HAM, negara memiliki empat kewajiban penting: menghormati (duty to respect), melindungi (duty to protect), memenuhi (duty to fulfill), dan tidak mendiskriminasi (duty not to discriminate). 

Pada kewajiban yang pertama, kewajiban negara itu dalam bentuk (antara lain) tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak mengenakan pembatasan hak daripada yang semestinya untuk memenuhi kewajibannya sebagai sebuah negara dan untuk melindungi hak-hak orang lain. Pada kewajiban yang kedua, negara wajib melindungi semua orang, sejauh mungkin,  dari pelanggaran hak oleh orang lain atau oleh situasi berbahaya lainnya. Pada kewajiban untuk memenuhi, negara wajib untuk memastikan dan memenuhi HAM warga negara antara lain dengan menyediakan layanan dasar dan keadaan hidup yang memungkinkan semua orang menikmati hak-hak mereka sepenuhnya. Sedangkan pada kewajiban untuk tidak mendiskriminasi, negara wajib untuk memastikan setiap saat sama perlakuan terhadap semua orang di depan hukum.

Semua kewajiban sebagaimana disebutkan di atas sudah menjadi semacam hukum internasional HAM. Artinya, seluruh anggota PBB, sebagaimana juga disebut dalam Piagam PBB dan Universal Declaration of Human Rights, diminta untuk mematuhi kewajiban-kewajiban tersebut dengan tanpa kecuali. Terhadap sejumlah kewajiban yang fundamental, bahkan tidak hanya harus betul-betul dijamin saat negara dalam keadaan damai, melainkan juga saat negara dalam keadaan perang dengan negara lain (di bawah ketentuan Hukum Humaniter atau Konvensi Jenewa) dan juga saat ada konflik bersenjata di dalam suatu negara (yang juga terikat dengan Konvensi Jenewa). 

Aparat Penegak Hukum

Di antara beberapa institusi penegakan hukum dalam sebuah negara, maka institusi kepolisian berada di garis depan dalam hal bagaimana negara menunjukkan kepada rakyatnya mengenai pemenuhan keempat kewajiban tersebut di atas. Harapan tersebut tidak hanya diminta dipenuhi berdasarkan hukum internasional HAM, melainkan juga di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan sejumlah peraturan Kapolri.     

Dalam kontesk Indonesia sebagai negara hukum, maka aparat penegak hukum dibutuhkan untuk mempromosikan, melindungi,  dan menghormati HAM semua orang tanpa apapun perbedaan yang merugikan. Keterbatasan hak dan kebebasan pribadi dapat diturunkan hanya dari batasan yang melekat pada hak itu sendiri atau dari batasan yang sah dan atau pengurangan yang diizinkan pada saat-saat darurat. Mereka tidak boleh menjadi akibat dari praktik penegakan hukum yang melanggar hukum dan  atau sewenang-wenang,  dan harus dilakukan dengan menghormati supremasi hukum. Hal ini menyiratkan satu hal penting: perlakuan yang sama kepada semua orang di depan hukum dalam semua keadaan.  Salah satu aspek fundamental dari hak ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menyatakan bahwa “[a] semua orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak tanpa hak diskriminasi apa pun untuk perlindungan hukum yang sama [...]. "  

Terkait dengan penegakan hukum maka institusi penegak hukum, termasuk polisi, terikat kepada prinsip-prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. 

Legalitas. Dasar dari semua acuan sikap tindak kepolisian adalah hukum atau ada aturannya dalam peraturan perundang-undangan, lalu dilakukan sesuai dengan aturan tersebut. Dengan kata lain, tak boleh ada suatu keputusan dibuat dengan melanggar hukum, tidak ada pula penegakan hukum dengan cara melanggar hukum.            

Necessity. Aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka hanya sejauh sangat diperlukan untuk menjalankan tugas mereka. Jika tujuan dari tindakan penegakan hukum itu dapat dicapai tanpa harus menggunakan suatu kekuatan (misalnya penggunaan kekuatan), maka petugas penegak hukum tidak boleh menggunakan kekuatan itu. Jika kemudian kekuatan harus digunakan, maka harus dipastikan bahwa penggunaan kekuatan itu  tidak boleh melampaui dari apa yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Dengan bahasa lain, aparat penegak hukum harus berhenti menggunakan kekuasaan atau otoritas segera setelah tujuannya tercapai. 

Proporsionalitas. Saat kekuasaan atau kewenangan digunakan, maka penggunaannya  harus sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan/atau tujuan penegakan hukum yang sah yang ingin dicapai. Kalau tindakan penegakan hukum berdampak negatif terhadap hak-hak seseorang, konsekuensi dari pembatasan tersebut tidak boleh melebihi tujuan penegakan hukum. Proporsionalitas ini adalah latihan keseimbangan yang melekat dalam tugas negara untuk menghormati hak seseorang. HAM tidak terbatas dan negara dapat membatasi hak-hak tersebut untuk alasan yang sah.Kepentingan negara harus diimbangi dengan pentingnya HAM, harus proporsional. Akhir tidak membenarkan segala cara.

Akuntabilitas. Akuntabilitas harus dipahami dalam arti luas dan berkaitan secara langsung dengan transparansi yang diwajibkan dalam penegakan hukum. Hal ini menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi dapat dinilai oleh pihak lain, termasuk oleh publik. Jika ditemukan pelanggaran maka aparat penegak hukum juga dapat diproses secara hukum, tanpa ada imunitas. 

Apa kaitan prinsip-prinsip tersebut dengan HAM? Jawabannya gampang sebenarnya. Jika ke-4 prinsip itu ditanyakan (legalkah, dibutuhkankah, proporsionalkah, akuntabelkah) dan jawaban salah satu saja dari pertanyaan adalah TIDAK, maka di sana ada potensi pelanggaran HAM. Apalagi jika jawaban TIDAK itu lebih untuk satu atau lebih pertanyaan tersebut, maka potensi pelanggaran HAM semakin besar. Negara harus hadir untuk memastikan seluruh jawabannya adalah YA.   

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Komentar

Loading...