Unduh Aplikasi

Halte Trans Kutaraja Banda Aceh Tidak Ramah Disabilitas

Halte Trans Kutaraja Banda Aceh Tidak Ramah Disabilitas
Halte
BANDA ACEH – Pembangunan Trans Kutaraja yang sedang dibangun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak ramah terhadap masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik (disabilitas). Hal tersebut terlihat dari ada atau tidaknya bentuk ramp yang terdapat pada halte-halte yang sedang dalam pengerjaan tersebut. Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh, Lembaga Riset Natural Aceh, Organisasi Perempuan Muda Fawa Community, dan Lembaga Masyarakat Madani Aceh. Mereka menilai, halte yang dibangun di sepanjang jalur bus Trans Kutaraja masih kurang memperhatikan calon penumpang berkebutuhan khusus atau disabilitas.

“Kami melihat pekerjaan halte di koridor yang sedang dikerjakan pesimis. Karena desain dan konsep halte yang sedang dikerjakan belum dan tidak ramah bagi komunitas rentan,” kata Ketua Harian FKM-BKA, Edy Syahrial, Jumat (2/10) di Banda Aceh.

Ia mengatakan, walaupun bentuk, model dan tipe dari bus trans kutaraja belum terlalu diketahui masyarakat. Namun dari bentuk halte yang sedang dikerjakan, masyarakat mempunyai pandangan bahwa trans kutaraja ini akan seperti busway di daerah lain di Indonesia.

“Kebutuhan aksesibilitas bangunan umum penyandang disabilitas sebenarnya telah dijamin oleh undang – undang. Bahkan penyedian aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap kontraktor, konsultan dan pemerintah bisa memberi sedikit perhatian pada akses mobilitas kelompok marginal (wanita hamil, anak-anak, lanjut usia) dan penyandang disabilitas di Banda Aceh. Penyesuaian kembali bentuk ramp pada halte-halte yang sedang dikerjakan akan membuat kebijakan yang inklusif dan adil pada seluruh warga kota.

“Kami berharap pemerintah, pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya. lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan warga kotanya. Kota Madani akan tercapai dengan kepedulian dan kebijakan yang dekat dengan masyarakat,” tegasnya

|FAUZUL HUSNI|

Komentar

Loading...