Unduh Aplikasi

Hakim Vonis Pokja UKPBJ dan Dinas Koperasi Banda Aceh Bayar Ganti Rugi Rp676 juta

Hakim Vonis Pokja UKPBJ dan Dinas Koperasi Banda Aceh Bayar Ganti Rugi Rp676 juta
Foto: Ist

BANDA ACEH - Kelompok kerja (Pokja) pemilihan pengadaan kontruksi UKPBJ Banda Aceh dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dihukum membayar kerugian sebesar Rp676 juta karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai Eti Astuti didampingi dua hakim anggota menyatakan Pokja UKPBJ sebagai tergugat satu dinyatakan terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggugurkan CV Sangamara sebagai penggugat dalam pelelangan pembangunan pasar ikan Lampulo tahap II tahun anggaran 2020 dengan nilai HPS paket Rp 1,93 miliar lebih.

Selain itu, KPA Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah kota Banda Aceh selaku tergugat dua juga dinyatakan bersalah dan lalai melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan pembiaran terhadap tindakan tergugat satu melanggar ketentuan Perlem LKPP 09/2018 VII,

"Menghukum para tergugat membayar kerugian materiil kepada penggungsi berupa 10 persen keuntungan dari penawaran yang penggugat tawarkan atas pekerjaan sebesar Rp176 juta," kata hakim dalam putusannya.

Selain itu, para tergugat dihukum membayar inmateril kepada penggugat Rp 500 juta secara tanggung renteng. Serta membayar biaya penyusunan dokumen penawaran sebesar Rp20 juta.

Sebelumnya, penggugat selaku direktur CV  Sanggamara melakukan gugatan atas perbuatan para tergugat terkait pelelangan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II sumber dana APBD 2020.

Dalam proses pelelanggan terjadi perbuatan melawan hukum dimana tergugat mengugurkan perusahaan penggugat dengan alasan tidak menyampaikan bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2018 sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pemilhan.

Selanjutnya penggugat melakukan sanggah, dalam surat sanggahan tersebut ditegaskan bahwa persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir.

Sementara surat pengukuhan kena pajak terbit pada tanggal 1 februari 2019, sehingga belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun 2018.

Tergugat juga mengajukan banding atau sanggah Banding yang dianggap dan diproses sebagai pengaduan yang disampaikan diluar masa sanggah banding, ditujukan
kepada Tergugat dan APIP/Inspektorat Kota Banda Aceh.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan APIP/Inspektorat Banda Aceh bahwa perusahaan penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan perpajakan tahun 2018.

"Hasil evaluasi dari APIP/Inspektorat Banda Aceh telah kita sampaikan para tergugat, namun tidak direspon dan tetap melaksanakan proses penandatanganan kontrak sampai gugatan ini didaftarkan ke pengadilan," kata Mansur.

Atas putusan majelis hakim tersebut, Komuniter CV Sangamara selaku penggugat menerima atas putusan hakim.

Komentar

Loading...