Unduh Aplikasi

SIDANG KASUS DUGAAN KORUPSI TELUR AYAM

Hakim Tanya Berapa Jumlah Ayam dan Hasil Penjualan Telur, Kadis Peternakan Aceh Tidak Tahu

Hakim Tanya Berapa Jumlah Ayam dan Hasil Penjualan Telur, Kadis Peternakan Aceh Tidak Tahu
Kadis Peternakan Aceh, Rahmandi hadir di persidangan korupsi telur ayam. Foto: AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Kepala Dinas Peternakan Aceh, Rahmandi hadir dipersidangan kasus dugaan korupsi telur ayam pada persidangan lanjutan yang digelar Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (24/6)

Rahmandi dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang dilakukan anak buahnya yakni Kepala UPTD BTNR Saree, Ramli Hasan dan pembantu Sekretaris UPTD, Muhammad Nasir.

Dalam persidangan tersebut, Rahmandi dicecar banyak pertanyaan oleh hakim. Selama menjawab pertanyaan yang diajukan hakim untuk dirinya, Rahmandi lebih sering menjawab tidak tahu.

Salah satunya pertanyaan yang ajukan terkait jumlah ekor ayam petelur di UPTD BTNR Saree yang dibeli melalui APBA.

"Saya tidak ingat persis berapa ekor ayam yang ada di UPTD BTNR pak hakim," kata Rahmadin.

Begitu pula saat hakim menanyakan perihal pengadaan ternak di UPTD BTNR Saree pada tahun 2017.  Rahmandi menyampaikan jawaban sama seperti sebelumnya. Alasannya saat itu dirinya belum menjabat sebagai kepala dinas.

"Saya menjabat sebagai kepala dinas pada Mei 2018, jadi saya tidak tahu persoalan pengadaan ayam petelur itu. Yang lebih tahu kepala dinas yang lama," sebut Rahmadin.

Selain itu, Rahmadin juga tidak tahu persis berapa jumlah uang yang disetorkan ke kas daerah dari hasil penjualan terlur ayam pada tahun 2018.

Baca: Kasus Korupsi Telur Ayam, Jaksa Hadirkan Kadis Peternakan Aceh ke Persidangan

"Setahu saya uang hasil penjualan telur ayam 2018 sebesar Rp9 miliar, yang disetorkan ke kas daerah saya tidak tahu persis berapa," ucapnya kepada majelis hakim.

Mendengar ucapan Rahmandi, hakim lantas mengatakan jika seperti ini kepala dinas tidak mengetahui jumlah ayam dan jumlah produksi telur ayam bisa kacau. Apalagi menggunakan anggaran negara.

"Jadi kepala dinas itu memang berat, selaku kepala dinas harus tahu berapa jumlah ayam yang ada di peternakan dan jumlah produksinya," tegas hakim.

Menurut majelis hakim dari berita acara pemeriksaan (BAP) pembelian ayam petelur di tahun 2017 ada 45 ribu ekor yang dibiayai oleh APBA.

Pengakuan Rahmandi, perawatan ternak ayam petelur mulai pakan dan obat-obatan dibiayai oleh APBA. Uang hasil penjualan telur ayam disetorkan ke kas daerah.

"Setelah telur ayam dijual langsung disetor masuk pendapatan asli daerah (PAD) ke nomor rekening pemerintah," sebut Rahmandi.

Selain menghadirkan kepala dinas peternakan, penuntut umum juga menghadirkan tujuh orang lainnya sebagai saksi. Mereka tenaga kontrak dan pekerjaan harian lepas di UPTD BTNR Saree.

Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Dahlan dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan, Rabu 1 Juli 2020 dengan agenda masih mendengarkan saksi.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...