Unduh Aplikasi

Hakim PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan PT Cemerlang Abadi

Hakim PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan PT Cemerlang Abadi
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, akhirnya mengabulkan gugatan PT Cemerlang Abadi (PT CA), terkait permintaan pembatalan surat keputusan (SK) perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU), yang diterbitkan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (3/10) kemarin.

Hal ini diketahui berdasarkan halaman situs https://sipp.ptun-jakarta.go.id atas perkara nomor 126/G/2019/PTUN.JKT. Melalui situs resmi PTUN Jakarta itu diketahui pihak Penggugat yaitu PT CA yang diwakili Ferry Tanudjaya selaku Direktur Utama, dan pihak Tergugat adalah Menteri Negara ATR/BPN Republik Indonesia.

Untuk diketahui, gugatan ini dilayangkan PT CA, karena merasa keberatan atas SK yang dikeluarkan Menteri ATR/BPN bernomor 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Perpanjangan Jangka Waktu HGU PT CA atas tanah di kawasan Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Baca: Gubernur Aceh Cabut Rekomendasi Perpanjangan Izin HGU PT CA

Dalam SK tersebut, Kementerian ATR/BPN hanya menyetujui perpanjangan izin HGU atas lahan perkebunan sawit seluas 2.002 hektare, ditambah 960 hektare untuk petani plasma, dengan masa berlaku 25 tahun, terhitung mulai berakhirnya izin HGU pada 2017 lalu.

Manajemen PT CA merasa keberatan atas terbitnya SK tersebut, karena luas lahan yang disetujui tidak sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan pada tahun 2016 lalu, yakni 4.860 hektare. Artinya, sekitar 1.898 hektare luas lahan yang mereka ajukan dicabut oleh pemerintah.

Atas perihal tersebut, PT CA mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta pada Rabu 19 Juni 2019 lalu, dengan nomor perkara 126/G/2019/PTUN.JKT, dimana sebelumnya pihak PT CA telah melayangkan keberatan kepada Kementerian ATR/BPN, namun tidak direspon.

Sidang pertama atas pembacaan gugatan dan mendengarkan jawaban tergugat dilakukan pada Kamis 11 Juli 2019, di ruangan Kartika PTUN setempat. Namun saat itu, persidangan sempat ditunda karena jawaban tergugat belum siap dan sidang kembali dilanjutkan pada Rabu 24 Juli 2019.

Baca: Direkomendasikan Soedarmo, Dibatalkan Akmal Ibrahim dan Irwandi Yusuf

Proses sidang ini dipimpin Majelis Hakim, Sutiyono selaku Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota yaitu Joko Setiono dan Nasrifal, serta berjalan selama hampir tiga bulanan. Dalam sidang putusan yang dibacakan majelis hakim pada Kamis (3/10) kemarin, berisi amar putusan sebagai berikut:

Pertama, dalam pokok perkara majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Cemerlang Abadi Atas Tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh Tanggal 29 Maret 2019.

Ketiga, mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/HGU/ KEM-ATR/BPN/III/2019 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Cemerlang Abadi Atas Tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Tanggal 29 Maret 2019.

Keempat, mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha Penggugat sesuai dengan permohonan Penggugat tanggal 11 Juli 2016 dengan menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha kepada Penggugat atas areal seluas 4.847,18 Ha sesuai dengan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 04/PPT/B/2016 Tanggal 23 Agustus 2016;

Kelima, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Komentar

Loading...