Unduh Aplikasi

SIDANG KASUS DUGAAN KORUPSI TELUR AYAM

Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan Mantan Kadis Peternakan Aceh

Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan Mantan Kadis Peternakan Aceh
JPU hadirkan saksi dipersidangan korupsi telur ayam. Foto: AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Majelis hakim tindak pidana korupsi memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Aceh Besar untuk menghadirkan mantan Kepala Dinas Peternakan Aceh pada persidangan selanjutnya dugaan korupsi telur ayam UPTD BTNR Saree.

Kepala Dinas Peternakan Aceh yang dimaksud majelis hakim tersebut yakni drh.Raihanah dan drh.Zulya Zaini Yahya.

"Saya perintahkan jaksa dapat menghadirkan mantan Kepala Dinas Peternakan Aceh untuk saksi dalam perkara ini," kata ketua majelis Dahlan pada sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (24/6).

Menurut hakim, kehadiran dua mantan Kadis Peternakan Aceh sebagai saksi sangat diperlukan saat tindak pidana korupsi telur ayam tersebut terjadi.

"Terjadinya tindak pidana korupsi dimulai dari 2016 sampai 2018. Sedangkan saksi yang dihadirkan saat ini menjabat sebagai kadis pada 2018. Untuk itu perlu keterangan dari kepala dinas sebelumnya," sebut hakim.

Baca: Hakim Tanya Berapa Jumlah Ayam dan Hasil Penjualan Telur, Kadis Pertenakan Aceh Tidak Tahu

Terkait dengan perintah hakim tersebut, JPU Ronald Reagan Siagian usai persidangan mengatakan pihaknya akan melaksanakan perintah majelis hakim tersebut.

Menurut penuntut umum, kedua mantan kadis tersebut tidak ada dalam pemberkasan saksi yang telah disusunnya. Sehingga pihaknya membuat berkas terpisah terkait pemanggilan dua mantan Kadis Peternakan Aceh itu.

"Saat ini kami tidak tahu dimana keberadaan dua mantan Kadis Peternakan Aceh itu. Kami akan cari info dimana sekarang mereka bertugas,"  sebut Ronald.

Sementara, Junaidi selaku penasihat terdakwa Muhammad Nasir menyambut baik perintah hakim untuk menghadirkan dua mantan pejabat di Dinas Peternakan Aceh tersebut.

"Dengan kehadiran mereka akan diketahui kemana saja dana hasil penjualan telur ayam tersebut, apakah digunakan untuk biaya operasional UPTD BTNR atau tidak. Yang jelas klien kami cuma bawahan yang menjalankan perintah atasan," pungkas Junaidi.

Komentar

Loading...