Unduh Aplikasi

Haji Uma Minta Perbankan Realisasikan Instruksi Presiden tentang Tagihan Kredit

Haji Uma Minta Perbankan Realisasikan Instruksi Presiden tentang Tagihan Kredit
Anggota DPD RI, Sudirman alias Haji Uma. Foto: Ist

LANGSA - Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma meminta kepada pihak perbankan agar penangguhan atau restrukturisasi pembiayaan maupun kredit perbankan kepada masyarakat terdampak virus corona disosialisasikan dengan jelas dan direalisasikan dengan kongkrit.

Hal tersebut disampaikan Haji Uma menanggapi masih banyaknya keluhan masyarakat yang diterimanya terkait penagihan cicilan kredit oleh para perbankan dan leasing, yang tetap dilakukan meski telah ada instruksi dari Presiden Jokowi untuk memberi kelonggaran.

"Banyak masyarakat mengeluh tetap ditagih cicilan kredit oleh perbankan dan leasing. Menindak lanjuti hal tersebut, saya telah berkomunikasi dengan Kepala OJK Aceh untuk mendapat informasi kongkrit terkait tindak lanjut realisasi instruksi Presiden Jokowi tersebut", kata Haji Uma kepada AJNN, Rabu (1/4).

Hasil penjelasan OJK Aceh, kata Haji Uma, sasaran kebijakan itu adalah untuk kreditur yang terkena dampak penyebaran virus covid-19 baik langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ini kreditur terlebih dulu mengajukan kepada pihak perbankan dan akan dikaji kelayakan sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku.

"Informasi tersebut mesti disosialisasikan secara masif kepada masyarakat agar tidak salah tafsir dan muncul kisruh serta menjadi persoalan lain ditengah pandemi virus corona," pinta Haji Uma.


Kata Haji Uma, Pemerintah juga harus menetapkan sanksi tegas kepada leasing atau perbankan yang tidak mengikuti kebijakan ini. "Karena kebijakan tersebut belum efektif berjalan dilapangan, belum semua perbankan dan leasing patuh," sebut Haji Uma.

Menurut Haji Uma, dari laporan dan hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat, mereka (masyarakat-red) belum benar-benar faham terkait mekanisme dan sektor mana saja yang jadi prioritas kebijakan. Selain itu, masih terjadi perdebatan antara debitur dengan perbankan dan leasing dilapangan.

Padahal, kata Haji Uma, berdasarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2030, jelas disebutkan sasaran kebijakan stimulus dampak covid 19 adalah debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkena dampak langsung dan tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain seperti pariwisata, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Komentar

Loading...