Unduh Aplikasi

Hadapi Gugatan Irwandi, Tiyong Didampingi Enam Kuasa Hukum

Hadapi Gugatan Irwandi, Tiyong Didampingi Enam Kuasa Hukum
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) versi kongres luar biass, Samsul Bahri alias Tiyong didampingi enam kuasa hukum untuk menghadapi gugatan PNA kubu Irwandi Yusuf di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Sidang perdana berlangsung di PN Banda Aceh, Senin (21/10) pagi. Adapun enam kuasa hukum Tiyong yakni Kamaruddin, Muhammad Reza Maulana, Askhalani, Zulkifli, Wahyu Pratama, dan Febi Karina.

Sementara itu, salah seorang kuasa hukum Tiyong, Askhalani yang dikonfirmasi AJNN membenarkan kalau dirinya sudah diberi kuasa untuk menghadapi gugatan Irwandi Yusuf di PN Banda Aceh.

"Benar, ada enam orang kami," kata Askhalani.

Sebelumnya, (DPP PNA) kubu Irwandi Yusuf resmi menggugat DPP PNA versi Kongres Luar Biasa, Samsul Bahri alias Tiyong Cs.

Laporan tersebut didaftarkan oleh Tim Kuasa Hukum DPP PNA versi Irwandi Yusuf ke Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, Senin (7/10). Pendaftaran gugatan itu bernomor 53/pdt-sus-parpol/2019.

Baca: PNA Kubu Irwandi Yusuf Gugat Tiyong Cs

Adapun yang digugat oleh Irwandi Yusuf yakni tergugat I, Samsul Bahri yang merupakan mantan kader PNA, Irwansyah, tergugat II, mantan Sekjen PNA, Miswar Fuady, dan tergugat III, Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) partai Nanggroe Aceh (PNA), Irwansyah.

Tim kuasa hukum DPP PNA yang mendaftarkan diri ke PN Banda Aceh diketuai, Isfanuddin Amir, Haspan Yusuf Ritonga, Andi Lesmana, Husni Bahri Tob, Yahya, dan Muhammad Qodrat Husni Putra.

Saat membuat laporan itu, tim kuasa hukum juga didampingi oleh puluhan kader PNA. Juga turut hadir Ketua DPW PNA Kota Banda Aceh, Zaini Yusuf.

Haspan Yusuf Ritonga mengatakan langkah Irwandi Yusuf mengambil langkah hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum terkait kisruh selama ini. Sementara ketiga tergugat itu digugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar aturan dasar partai.

"Atas dasar penghormatan terhadap mekanisme dan aturan dasar partai yang diatur dalam AD/ART, makanya kami mengajukan gugatan ini. Apalagi Kongres Luas Biasa (KLB) PNA di Bireun sangat bertentangan dengan dasar aturan partai PNA," kata Haspan Yusuf Ritonga.

Komentar

Loading...