Unduh Aplikasi

LKPJ BUPATI PIDIE BERSTEMPEL GUBERNUR

Guru Besar FH Unsyiah: Jika Ada Unsur Kesengajaan Ada Konsekuensi Hukum

Guru Besar FH Unsyiah: Jika Ada Unsur Kesengajaan Ada Konsekuensi Hukum
Prof. Dr. Husni Jalil, S.H., M.Hum

BANDA ACEH - Guru Besar Fakultas Hukum Unsyiah, Prof Husni Jalil menyebutkan keberadaan stempel gubenur Aceh di Pemerintah Kabupaten Pidie patut dipertanyakan.

Menurutnya stempel gubernur harusnya berada dikantor gubernur bukan di Pemkab Pidie.

"Atau jangan-jangan Pemkab Pidie punya juga stempel gubernur, kalau memang ada berarti ada yg keliru," katanya saat dihubungi AJNN via WhatsApp terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018 berstempel Gubernur Aceh pada tandatangan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud.

Baca: Heboh, LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur Aceh

Dikatan Prof Husni, pihak pemerintah Aceh perlu segera meminta klarifikasi kepada Pemkab Pidie apa ada unsur kesengajaan atau kesilapan.

"Jika ada indikasi kesengajaan maka secara hukum perlu dipertanggungjawabkan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018 berstempel Gubernur Aceh pada tandatangan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud.

Baca: Pemerintah Aceh akan Minta Klarifikasi Pemkab Pidie Soal Penggunaan Stempel Gubernur

Usai pembacaan pidato LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Pidie 2018 oleh Wakil Bupati Fadhlullah TM Daud di ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Kamis (20/6). Anggota Dewan Isa Alima langsung mengkritisi kesalahan itu.

"Bagaimana ini bisa terjadi, pada LKPJ keterangan kepala daerah Kabupaten Pidie distempel Gubernur Aceh, ada apa ini? apa memang disengaja atau memang dikerjain Kabupaten Pidie, tolong jawab pak wabup" tegas Isa Alima dalam ruang sidang DPRK Pidie.

Komentar

Loading...