Unduh Aplikasi

Gugatan T Sama Indra-Harmaini Melewati Tenggang Waktu

Gugatan T Sama Indra-Harmaini Melewati Tenggang Waktu
ilustrasi. Foto: Net

JAKARTA - Kuasa Hukum pihak terkait (pasangan calon nomor urut 2 H Azwir - Tgk Amran), Imran Mahfudi SH MH menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 5 telah melewati tenggang waktu sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikannya dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada Aceh selatan, Rabu (1/8). Ketentuan pengajuan permohonan sengketa, menurut Imran, seharusnya diajukan tiga hari kerja sejak diumumkannya SK hasil perolehan suara oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Selatan, yaitu pada Rabu 4 Juli 2018 pukul 15.30 WIB.

Baca: Sidang Gugatan Pilbup Aceh Selatan, Kuasa Hukum Serahkan Bukti Vidio Money Politik

Berdasarkan hal tersebut, batas pengajuan permohonan seharusnya berakhir pada Jumat 6 Juli 2018 sebelum pukul 24.00 WIB. Namun fakta dilapangan, pemohon dari pasangan H T Sama Indra - Harmaini baru medaftarkan permohonan mereka pada Senin 9 Juli 2018 pukul 21.39 WIB.

"Sehingga permohonan pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan," ungkap Imran Mahfudi.

Disamping itu, kata Imran, permohonan pemohon tersebut juga tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah sengketa hasil pilkada, karena permohonannya tidak ditandatangani oleh pemohon dan tidak disertai minimal dua alat bukti serta tidak memenuhi syarat selisih perolehan suara.

Dengan jumlah penduduk dibawah 250 ribu jiwa di Aceh Selatan, selisih suara seharusnya lebih kecil atau sama dengan 2 persen. Faktanya, selisih suara pemohon dengan pihak terkait hampir 9 persen.

Dalam persidangan tersebut, Imran Mahfudi selaku kuasa hukum pihak terkait juga membantah dalil pemohon, terkait adanya mobilisasi besar-besaran aparat keamanan baik TNI maupun Polri dalam pilkada Aceh Selatan yang diklaim telah menimbulkan keresahan ditengah masyarakat.

"Itu fitnah yang sangat keji terhadap aparat keamanan, dimana dalam pantauan kami pengamanan pilkada Aceh Selatan berlangsung secara wajar, tidak ada yang berlebihan dan memang sudah menjadi kewajiban aparat keamanan untuk memastikan pilkada berjalan aman," tegas Imran.

Selain itu kata Imran, jika mau jujur sebenarnya justru pemohonlah yang banyak melakukan kecurangan, terutama terkait dengan pelibatan aparatur sipil negara untuk mendukung pemenangan pemohon.

"Makanya tadi dalam persidangan kita memasukkan 18 bukti tambahan berupa foto-foto pelibatan pejabat Aceh Selatan guna mendukung pemenangan pemohon," lanjutnya.

Pada akhirnya, Imran memohon kepada hakim MK menolak permohonan pemohon karena tidak beralasan secara hukum.

Komentar

Loading...